Defisit APBN Hampir 1 Persen pada Kuartal I-2026, Wamenkeu: Ini Memang By Design

JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, menjelaskan bahwa defisit APBN pada kuartal I-2026 yang mencapai 0,93 persen merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan belanja negara. Menurut Juda, konsumsi pemerintah pada triwulan I-2026 tumbuh 21,81 persen sehingga mendorong pelebaran defisit fiskal.

"Kita tahu di triwulan satu, konsumsi pemerintah tumbuh cukup tinggi, 21,81 persen, sehingga defisitnya 0,93 persen. Ini memang by design. Pemerintah ingin pertumbuhan ekonomi itu bukan di akhir tahun," kata Juda dalam acara Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat yang dilangsungkan secara daring, Kamis (7/5/2026).

Menurut Juda, pemerintah menargetkan peningkatan perekonomian sejak awal kuartal. Dengan demikian, akumulasi intervensi fiskal bakal terlihat pada akhir tahun yang merepresentasikan pertumbuhan ekonomi. "Kalau pola-pola biasanya, itu belanja baru meningkat di triwulan empat. Nah, sekarang ini mulai triwulan satu juga sudah mulai kita dorong," kata dia.

Dia mengklaim defisit fiskal yang hampir menyentuh 1 persen dari PDB pada kuartal awal tahun ini tidak serta-merta bakal tembus lebih dari 3 persen pada akhir 2026 atau melebihi ambang batas ketahanan keuangan negara sebagaimana diamanatkan undang-undang. Sejumlah langkah sedang diproses pemerintah untuk menekan defisit sembari memastikan instrumen fiskal tidak mempengaruhi secara signifikan postur APBN.

"Dari sisi pembiayaan defisitnya, kami juga masih on track, masih terjaga dengan baik. Pembiayaan utangnya sudah mencapai 31,1 persen yaitu Rp258 triliun. Defisit fiskal kami bisa kita jaga di bawah 3 persen," kata dia.

"Beberapa negara, misalnya Malaysia, itu tumbuhnya (PDB) sekitar 5 persen juga ya, tapi fiskal defisitnya jauh lebih tinggi dari kita. Kalau tidak salah angkanya mendekati 6 persen. Kita bisa jaga di bawah 3 persen. Utang terhadap PDB juga masih 40 persen," imbuhnya.

Merujuk rilis Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi pada kuartal awal tahun ditopang dari sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi pengeluaran, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah.

Kinerja konsumsi rumah tangga utamanya didorong oleh mobilitas penduduk, berbagai kebijakan pemerintah dalam pengendalian inflasi, serta sejumlah stimulus untuk mendorong konsumsi seperti diskon tiket transportasi, pemberian THR atau gaji ke-14, serta penetapan BI rate pada level 4,75 persen.

Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh hingga 21,81 persen seiring meningkatnya realisasi belanja pegawai melalui pembayaran gaji ke-14 (THR) serta peningkatan belanja barang dan jasa, terutama melalui program untuk masyarakat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

(Feby Novalius)