MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Dari perut bumi Tanjung Enim, Sumatera Selatan, batu bara Indonesia sedang mencoba mengubah takdirnya melalui hilirisasi. Selama puluhan tahun, ia hanya digali, diangkut, lalu dikirim ke luar negeri sebagai bahan mentah. Kini, batu hitam itu akan naik kelas, diolah menjadi energi alternatif, bahan baku industri masa depan, dan simbol ambisi besar yakni swasembada energi.
Di negeri yang kaya sumber daya ini, paradoks masih terasa nyata. Indonesia adalah salah satu produsen batu bara terbesar dunia, namun di saat yang sama masih bergantung pada impor energi, terutama LPG bersubsidi. Ketergantungan itu bukan sekadar soal ekonomi, melainkan juga soal kedaulatan.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai Indonesia memiliki modal besar untuk mengembangkan hilirisasi batu bara karena cadangan yang melimpah. Selama ini, menurutnya, ekspor batu bara mentah lebih banyak menguntungkan pengusaha dibanding memberikan nilai tambah maksimal bagi negara.
“Hilirisasi batu bara penting agar Indonesia tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi menghasilkan produk turunan bernilai tinggi seperti gasifikasi untuk menggantikan LPG impor,” ujarnya kepada Okezone di Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Pemerintah sebelumnya telah mendorong proyek gasifikasi batu bara melalui kerja sama antara PT Bukit Asam (PTBA), Pertamina, dan Air Products dari Amerika Serikat (AS). Proyek tersebut digadang-gadang mampu menekan impor LPG 3 kilogram (kg) yang selama ini membebani neraca perdagangan energi nasional.
Namun, proyek itu terhenti setelah Air Products memutuskan mundur dari kerja sama. Alasannya, fluktuasi harga batu bara membuat proyek sulit mencapai tingkat keekonomian.
“Setelah Air Products keluar, PTBA dan Pertamina kesulitan melanjutkan karena keterbatasan teknologi,” kata Fahmy.
Menurutnya, tantangan terbesar hilirisasi batu bara bukan lagi soal sumber daya, melainkan penguasaan teknologi. Dia meragukan Indonesia mampu mengembangkan proyek hilirisasi secara mandiri tanpa dukungan perusahaan asing yang memiliki pengalaman dan teknologi matang.
Fahmy mencontohkan pengembangan biodiesel nasional yang hingga kini baru mencapai B50. Program tersebut sebelumnya melibatkan perusahaan energi asal Italia, Eni, sebelum akhirnya kerja sama tidak berlanjut.
“Tanpa pemilik teknologi, sulit bagi proyek hilirisasi berkembang optimal,” katanya.
Karena itu, dia menilai kerja sama dengan investor asing masih diperlukan, setidaknya dalam lima tahun pertama. Namun, kerja sama tersebut harus disertai kesepakatan transfer teknologi agar Indonesia dapat membangun kemandirian energi di masa depan.
“Perguruan tinggi dan BRIN sebenarnya mampu mengembangkan teknologi sendiri asalkan diberi ruang dan pendanaan riset yang memadai,” ujarnya.
Dalam skema tersebut, lembaga investasi seperti Danantara dinilai dapat berperan dari sisi pendanaan. Meski demikian, Fahmy menegaskan bahwa pendanaan saja tidak cukup tanpa dukungan teknologi.
Dia juga menyoroti pentingnya regulasi pemerintah untuk menjamin pasokan dan harga batu bara bagi kebutuhan hilirisasi. Menurutnya, mekanisme serupa Domestic Market Obligation (DMO) perlu diterapkan agar investor memperoleh kepastian harga bahan baku.
“Kalau harga batu bara terus berfluktuasi, investor akan sulit masuk karena keekonomian proyek tidak terjamin,” katanya.
Fahmy mengusulkan sebagian produksi batu bara nasional diwajibkan memasok kebutuhan hilirisasi dengan harga khusus, seperti skema DMO batu bara untuk PLN yang dipatok sekitar USD70 per metrik ton.
Di sisi lain, hilirisasi batu bara dinilai bukan satu-satunya solusi menuju swasembada energi. Pemerintah tetap perlu mendorong diversifikasi energi melalui biodiesel, bioetanol, hingga pengembangan energi baru dan terbarukan.
Jika seluruh rantai energi domestik mampu dipenuhi tanpa ketergantungan impor, Indonesia dinilai berpeluang besar mencapai ketahanan energi nasional yang selama ini menjadi cita-cita besar pembangunan sektor energi.
Hilirisasi batu bara pada akhirnya bukan sekadar proyek industri, melainkan ujian besar bagi Indonesia untuk membangun kemandirian teknologi, memperkuat regulasi, dan memastikan kekayaan sumber daya alam benar-benar memberi manfaat bagi negara.