MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Pemerintah enggan merespons lebih lanjut terkait isu pembentukan badan khusus yang menangani ekspor produk asal Indonesia. Isu mengenai pembentukan badan ekspor ini telah menjadi perbincangan, mulai dari asosiasi pelaku usaha, eksportir, hingga para ekonom senior.
Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, hanya mengonfirmasi bahwa penyampaian terkait isu pembentukan badan ekspor nasional tersebut menjadi mandat Presiden Prabowo. Namun, dia tidak menampik isu tersebut, termasuk kabar bahwa Danantara bakal men-supervisi institusi terkait.
"Tunggu besok saja," kata Rosan saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Selasa (19/5/2026).
Senada dengan itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, juga enggan memberikan komentar lebih jauh. Bendahara negara maupun Bahlil yang membawahi banyak komoditas mineral kritis memilih tidak berspekulasi.
"Tunggu presiden besok," ujar Bahlil dan Purbaya usai melangsungkan pertemuan di Kantor ESDM.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga meminta publik dan pelaku pasar bersabar terkait kepastian pembentukan badan khusus yang akan mengelola ekspor nasional. Airlangga mengatakan, penjelasan resmi mengenai arah kebijakan ekonomi tersebut akan disampaikan dalam agenda pemerintah di DPR RI esok hari.
Saat dicecar awak media mengenai definisi, urgensi, hingga fungsi spesifik badan ekspor tersebut, Airlangga enggan memberikan rincian lebih awal dan memilih mengaitkannya dengan agenda makroekonomi.
"Ya kalau besok kan ada acara di DPR, kita tunggu saja acara di DPR," kata Airlangga.
"Kita tunggu besok, besok kan bicaranya mengenai makroekonomi," tambahnya saat ditanya mengenai tujuan badan tersebut.
Airlangga memastikan dirinya akan hadir langsung di Gedung Parlemen. Namun, ia tetap konsisten menutup rapat informasi detail dan hanya memberi sinyal bahwa pembahasan esok hari akan mencakup kondisi ekonomi secara luas.
"Saya ke DPR. Kita besok bicara mengenai kondisi ekonomi," tuturnya.
Airlangga juga sempat memicu rasa penasaran wartawan ketika menyebut adanya agenda kementerian lain di bawah koordinasinya yang akan berlangsung esok hari.
"Soalnya pariwisata dibawa Kemenko juga. Besok, besok," imbuhnya saat awak media bingung mengapa pembahasan melebar dari badan ekspor ke sektor pariwisata.
Adapun Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato resmi di hadapan DPR RI dalam rangka penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027.
Berdasarkan draf informasi yang beredar di publik, pemerintah dikabarkan sedang mempertimbangkan secara serius pembentukan sebuah badan ekspor terpusat.
Lembaga ini diproyeksikan berfungsi sebagai perantara (intermediary) khusus untuk mengelola pengiriman komoditas strategis asal Indonesia ke pasar internasional.
Dalam skema operasionalnya, badan khusus ini akan bertindak sebagai pembeli tunggal domestik. Artinya, para eksportir lokal harus menjual produk atau komoditas mereka terlebih dahulu kepada badan tersebut sebelum akhirnya lembaga terpusat itu menyalurkan dan menjualnya langsung kepada para pembeli global (global buyers).
(Feby Novalius)