Salurkan Rp9,2 Triliun, Ini Cara BRI Percepat Masyarakat RI Miliki Rumah

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI mempercepat masyarakat Indonesia memiliki hunian. Saat ini, BRI mencatat realisasi Kredit Program Perumahan (KPP) mencapai Rp9,2 triliun per 25 Mei 2026 atau setara 54 persen dari total realisasi nasional.

Hal ini dibahas saat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan kunjungan kerja strategis ke Kantor Pusat BRI untuk mengevaluasi sekaligus mengakselerasi program Kredit Program Perumahan (KPP). 

Dalam pertemuan tersebut, Menteri yang akrab disapa Ara ini menegaskan bahwa peran perbankan sangat vital dalam menggerakkan roda ekonomi melalui sektor konstruksi dan UMKM dalam rantai produksi rumah subsidi selama ini.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyatakan komitmen penuh untuk mengawal kebijakan ini melalui kecepatan eksekusi di lapangan. Sinergi ini digadang-gadang dapat menjawab tantangan backlog perumahan yang selama ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat.

"Hari ini saya kedatangan tamu, Pak Menteri PKP, kami berdiskusi tentang gimana caranya untuk menyalurkan pembiayaan perumahan bersubsidi dan juga KUR kepemilikan perumahan, alhamdulillah BRI bisa mendukung program ini dengan baik," ujar Hery dalam jumpa pers di kantor pusat BRI Sudirman, Jakarta (25/2026).

Berdasarkan data per 25 Mei, realisasi KPP dari BRI telah menyentuh angka Rp9,2 triliun, yang terdiri dari sisi supply sebanyak 752 nasabah (Rp1,1 triliun) dan sisi demand yang mencapai 65.576 nasabah dengan nilai Rp8,1 triliun.

Ara memberikan apresiasi tinggi atas performa bank tersebut yang mampu menguasai lebih dari separuh pangsa pasar nasional. Keberhasilan ini dianggap sebagai bukti nyata bahwa ekosistem pembiayaan rakyat berjalan sesuai rencana yang ditetapkan pemerintah.

"Realisasi KPP dari Bank Rakyat Indonesia mencapai 54 persen dari realisasi nasional, ini terbesar dari semua bank sehingga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dirut karena ini menggerakkan ekonomi luar biasa," ungkap Ara.

Luasnya jangkauan geografis Indonesia menuntut sistem distribusi pembiayaan yang tidak hanya besar secara nilai, tetapi juga merata secara kewilayahan. Perseroan memastikan bahwa seluruh jaringan kantor mereka di pelosok daerah telah diinstruksikan untuk melayani nasabah perumahan tanpa terkecuali.

Upaya ini dilakukan demi masyarakat di wilayah terpencil memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki rumah melalui skema subsidi pemerintah. Pemerataan akses keuangan menjadi prioritas utama agar dampak ekonomi dari program perumahan ini dapat dirasakan hingga ke tingkat akar rumput.

"Kami punya wilayah luas dari Sabang sampai Merauke dengan 7.500 cabang lebih, artinya pemerataan ini harus terjadi dan dijalankan sesuai sebaran titik cabang kita sehingga nasabah bisa mendatangi kantor kami di mana-mana," tutur Hery.

Akselerasi penyerapan dana dari plafon awal sebesar Rp8 triliun untuk tahun ini habis hanya dalam kurun waktu empat bulan. Melihat tren positif tersebut, kuota pembiayaan kini ditingkatkan menjadi Rp12 triliun demi menjaga momentum pemenuhan target pembangunan tahun 2025 dan 2026.

Ara optimistis bahwa dengan kekuatan jaringan yang dimiliki BRI, target pembangunan puluhan ribu unit rumah ke depan akan tercapai lebih awal. Selain rumah tapak, pemerintah kini mulai mendorong perbankan untuk memperluas fokus pada sektor rumah susun subsidi bagi masyarakat perkotaan.

"BRI telah menambah kuota dari Rp8 triliun menjadi Rp12 triliun karena plafon awal sudah terserap semua pada April lalu, kami juga meminta BRI mulai fokus pada rumah susun subsidi karena ekosistemnya sudah sangat kuat melalui nasabah PNM dan mikro," kata Ara.
 

(Dani Jumadil Akhir)