Petani Sawit Teriak Harga TBS Anjlok, Singgung DSI

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengeluhkan anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit yang dinilai semakin membebani petani, khususnya petani swadaya.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Medali Emas Manurung mengatakan, harga TBS petani swadaya saat ini turun tajam hingga berada di kisaran Rp1.800 sampai Rp2.200 per kilogram (kg). Penurunan harga tersebut rata-rata mencapai Rp600 hingga Rp1.500 per kilogram dalam beberapa hari terakhir.

“Petani swadaya sekarang itu ada yang tinggal Rp1.800 sampai Rp2.200 per kilogram. Padahal HPP kita Rp2.000. Artinya petani sudah nombok,” kata Gulat dalam keterangannya dikutip Kamis (28/5/2026).

Menurut Gulat, kelompok petani swadaya menjadi pihak yang paling terdampak karena tidak memiliki kepastian kontrak pembelian seperti petani plasma maupun petani bermitra. Saat ini, harga TBS petani plasma masih berada di kisaran Rp3.600 per kilogram.

“Kalau petani bermitra masih ada perlindungan karena diatur Permentan Nomor 13 Tahun 2024. Yang paling terpuruk itu petani swadaya, sementara luas kebun petani swadaya mencapai 93 persen dari total kebun sawit rakyat,” ujarnya.

Dia menegaskan anjloknya harga TBS bukan disebabkan oleh melemahnya harga minyak sawit mentah (CPO) global. Menurutnya, harga CPO dunia di Malaysia maupun Rotterdam justru sedang menguat.

“Harga CPO global lagi bagus. Kalau dirupiahkan bisa rata-rata Rp18 ribu, seharusnya harga dalam negeri sekitar Rp15.800. Tapi sekarang hanya sekitar Rp11 ribu. Jadi tidak masuk akal kalau harga TBS petani jatuh sedalam ini,” katanya.

Gulat menilai persoalan utama terjadi akibat bottleneck informasi dan munculnya spekulasi pasar setelah pengumuman kebijakan DSI. Dia menyebut banyak pelaku usaha belum mendapatkan penjelasan utuh terkait mekanisme kebijakan tersebut sehingga memicu kepanikan pasar.

“Empat jam setelah pengumuman Presiden Prabowo pada 20 Mei lalu, harga langsung turun Rp400. Besoknya turun lagi Rp800, lalu terus sampai Rp1.500. Padahal ekspor tidak dihentikan dan implementasi penuh baru berlaku Januari 2027,” ujarnya.

Apkasindo pun meminta pemerintah segera memberikan penjelasan yang jelas mengenai implementasi DSI agar harga TBS tidak terus terpuruk akibat ketidakpastian informasi di pasar.

Meski demikian, Apkasindo menegaskan pihaknya tetap mendukung pembentukan DSI karena dinilai dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen sawit terbesar dunia.

“Petani sawit swadaya maupun bermitra mendukung DSI, tetapi harus dijelaskan cepat. Jangan petani dibiarkan jadi korban abu-abunya penjelasan tentang DSI. Masa kita jual sawit sendiri-sendiri ke luar negeri tanpa kendali harga. Kalau DSI berjalan baik, ini bisa menjadi dirigen sawit Indonesia,” pungkasnya.

(Dani Jumadil Akhir)