Pengusaha Sawit-Batu Bara Dukung Penguatan Tata Kelola Ekspor SDA Lewat DSI

JAKARTA - Pelaku usaha di sektor perkebunan kelapa sawit (CPO) dan pertambangan batu bara mendukung langkah pemerintah menata ulang tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) melalui regulasi baru yang menempatkan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai BUMN ekspor.

Berdasarkan program sosialisasi dan audiensi yang telah diikuti bersama kementerian terkait, Bank Indonesia (BI) serta asosiasi pelaku usaha, kebijakan baru ini dirancang akan diterapkan secara bertahap. klKeberadaan linimasa untuk proses transisi memberikan ruang bagi dunia usaha untuk melakukan penyesuaian administratif.

 "Perseroan tentunya akan memberikan dukungan atas rencana Pemerintah yang akan menerapkan kebijakan baru atas tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang," ujar
Direktur PT Golden Eagle Energy Tbk (SMMT) Yuliana dalam keterbukaan informasi BEI, Jakarta.

Dia menyatakan, pemerintah menyusun skema implementasi agar transisi berjalan baik dan tidak mengganggu aktivitas pengiriman komoditas di lapangan.

'Kebijakan tata kelola ekspor SDA strategis akan dilakukan secara bertahap yaitu tahapan transisi mulai 1 Juni 2026 - 31 Agustus 2026 dan diharapkan dapat diimplementasikan secara penuh mulai 1 Januari 2027," katanya.

Selama masa transisi tersebut, kegiatan ekspor batu bara dipastikan berjalan menggunakan mekanisme yang berlaku saat ini. Hanya saja mekanisme baru meminta eksportir menyampaikan pemberitahuan kepada DSI selaku BUMN ekspor yang mendapatkan penugasan resmi.

Per 1 Januari 2027, seluruh mekanisme penjualan ekspor komoditas batu bara perseroan akan dialihkan melalui PT DSI. Yuliana meyakini kebijakan akan sesuai dengan aktivitas operasional dan kelangsungan usaha tambang tetap berjalan normal.