MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA – PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) anak usaha Krakatau Steel menyiapkan layanan konektivitas logistik melalui moda kereta api dan kapal laut guna menekan praktik angkutan Over Dimension Over Load (ODOL) serta mendukung target Zero ODOL 2027 yang dicanangkan pemerintah.
Direktur Utama KBS Noor Fuad menjelaskan, perusahaan akan mengoptimalkan jalur distribusi barang dari kawasan industri menuju sejumlah daerah tujuan seperti Semarang dan Surabaya melalui transportasi multimoda. Langkah ini diharapkan mengurangi ketergantungan pada angkutan jalan yang selama ini menjadi salah satu penyebab kemacetan dan kerusakan infrastruktur.
"Kami akan menyiapkan konektivitas ke Surabaya menggunakan kereta api dan kapal laut, baik kapal Roro maupun kapal kargo. Dengan begitu, kepadatan lalu lintas di jalan tol maupun jalan arteri yang selama ini cukup tinggi dapat dikurangi," ujar Noor Fuad, Rabu (10/6/2026).
Menurutnya, implementasi strategi ini tidak perlu menunggu hingga 2027. KBS akan mulai menjalankan pengembangan layanan secara bertahap sambil membangun pasar dan memperkuat kolaborasi dengan para mitra usaha.
Melalui skema tersebut, berbagai jenis muatan seperti baja, general cargo, pakan ternak, bahan pangan, hingga peti kemas dapat diangkut menggunakan kereta api maupun kapal laut dengan biaya yang kompetitif.
Noor menjelaskan, selain mendukung kelancaran distribusi logistik nasional, pemanfaatan moda transportasi kereta api dan kapal laut juga memberikan manfaat dari sisi lingkungan karena mampu menekan emisi dibandingkan penggunaan angkutan darat secara berlebihan.
"Yang paling penting, penggunaan kereta api dan kapal laut akan membantu meminimalkan polusi sehingga lingkungan menjadi lebih sehat dan kualitas udara lebih baik," katanya.
Dalam mendukung program Zero ODOL, KBS juga menyoroti pentingnya kesiapan sarana pendukung di sektor logistik. Menurut Noor, proses distribusi dari pelabuhan menuju gudang tetap membutuhkan armada angkutan yang memenuhi ketentuan dimensi dan muatan kendaraan.
Karena itu, pelaku usaha transportasi membutuhkan dukungan investasi untuk melakukan peremajaan armada dengan kendaraan yang lebih modern, efisien, dan sesuai regulasi.
"Kami melihat perlu ada dukungan pembiayaan yang kompetitif agar pelaku usaha bisa melakukan investasi dan meremajakan armada truknya sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Noor menilai pemberian insentif bagi pelaku usaha dapat menjadi salah satu solusi untuk mempercepat implementasi kebijakan Zero ODOL. Menurut dia, langkah tersebut berpotensi lebih efektif dibandingkan menanggung biaya besar akibat kerusakan jalan dan kemacetan yang ditimbulkan kendaraan ODOL.
Di sisi lain, KBS terus memperkuat layanan logistik berbasis kereta api. Noor mengungkapkan, perusahaan telah memperoleh komitmen penambahan frekuensi layanan kereta barang dari sebelumnya 15 perjalanan per bulan menjadi 20 perjalanan per bulan.
Selain itu, KBS juga tengah menyiapkan layanan kapal laut untuk mendukung distribusi barang antardaerah. Perusahaan akan menyiapkan terminal tersendiri agar operasional logistik baru tersebut tidak mengganggu aktivitas utama pelabuhan dalam menangani komoditas strategis seperti baja dan bahan pangan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan mengatakan pemerintah tidak lagi hanya mengandalkan penegakan hukum dalam menangani ODOL, tetapi juga melakukan pembenahan sistem logistik dari hulu hingga hilir.
"Pemerintah akan memberikan insentif bagi pelaku usaha yang patuh dan disinsentif bagi yang melanggar. Ini penting agar ada dorongan nyata untuk perubahan perilaku dalam ekosistem logistik," ujar Aan dalam keterangan resmi.
Menurut Aan, praktik ODOL tidak hanya berdampak pada pelanggaran lalu lintas, tetapi juga berkontribusi terhadap tingginya angka kecelakaan, kerusakan jalan, serta menurunkan efisiensi distribusi barang. Karena itu, pemerintah bersama sejumlah kementerian dan lembaga tengah menyusun langkah strategis untuk mendukung terwujudnya target Zero ODOL 2027.
(Feby Novalius)