Wanti-Wanti Kenaikan Utang Luar Negeri RI, Ini Risikonya

JAKARTA - Meningkatnya utang luar negeri (ULN) Indonesia menjadi sorotan seiring dengan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap kesinambungan fiskal nasional. Meski indikator makro secara umum masih tampak terkendali, penurunan kapasitas pembayaran riil negara diproyeksikan akan memberikan tekanan yang masif terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam jangka menengah hingga panjang.

Kenaikan porsi utang luar negeri sektor publik dinilai berpotensi memberikan tekanan yang signifikan terhadap stabilitas APBN di masa mendatang. Lonjakan kewajiban finansial ini berisiko mempersempit ruang gerak pemerintah dalam mendanai program-program pembangunan nasional yang krusial.

"Yang pasti, Utang Luar Negeri (ULN) sektor publik yang meningkat menunjukkan beban pembayaran utang ke depan meningkat," ujar Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, Selasa (16/6/2026).

Kata Huda, jika merujuk pada data akumulatif, proporsi utang pemerintah, baik dalam bentuk utang dalam negeri maupun luar negeri, terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini masih bertengger di bawah batas aman konstitusional sebesar 60 persen.

Kendati demikian, pencapaian tersebut dinilai bukan alasan untuk mengendurkan kewaspadaan. Pasalnya, indikator Debt Service Ratio (DSR) Indonesia justru menunjukkan tren pemburukan yang cukup signifikan.

Kondisi ini mencerminkan berkurangnya kemampuan riil kas negara untuk mendanai pengembalian pokok dan bunga utang secara tepat waktu.

Menurunnya kapasitas kas negara dalam memenuhi kewajiban pembayaran ini memicu kekhawatiran sistemik di kalangan pengamat ekonomi. Jika tren pelemahan kemampuan bayar ini terus dibiarkan tanpa adanya intervensi kebijakan yang radikal, konsekuensi finansial yang fatal sulit dihindari.

"Ketika kemampuan bayar kurang, potensi terjadi default menjadi lebih tinggi," jelas Nailul.

Kekhawatiran akan peningkatan risiko gagal bayar tersebut kini mulai terbaca oleh radar pasar keuangan global melalui pergerakan indeks Credit Default Swap (CDS) Indonesia. Indikator CDS yang terus memburuk menjadi sinyal bahwa investor asing mulai melihat adanya peningkatan risiko investasi pada surat utang terbitan pemerintah Indonesia.

Persepsi negatif ini berkembang seiring dengan semakin tergerusnya ruang fiskal nasional yang memaksa pemerintah beroperasi dengan ruang gerak anggaran yang sangat terbatas.

Peningkatan indeks CDS ini secara langsung akan menaikkan biaya pinjaman baru (cost of fund) yang harus ditanggung pemerintah. Dampak berantainya tidak hanya mengancam keberlanjutan APBN, tetapi juga dapat mendegradasi peringkat utang nasional di kancah global.

"Ini bisa berbahaya karena persepsi investor menentukan nasib fiskal kita ke depan. Sangat keteteran (negara bayar utang) jika tidak melakukan efisiensi anggaran," kata Huda.

Lebih lanjut, penyempitan ruang fiskal yang dibarengi akumulasi utang yang kian menggunung secara otomatis akan terus mengatrol nilai CDS ke tingkat yang lebih mengkhawatirkan.

Oleh sebab itu, Celios mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi mendalam terhadap strategi penarikan utang baru, memperketat skala prioritas belanja, serta mengoptimalkan pendapatan negara di luar pembiayaan utang guna mengembalikan stabilitas dan kredibilitas fiskal nasional di mata dunia.

Adapun Bank Indonesia melaporkan bahwa posisi ULN Indonesia pada April 2026 masih berada dalam kondisi yang terkendali dan berstruktur sehat. Posisi ULN Indonesia pada April 2026 tercatat sebesar 439,8 miliar dolar AS atau secara tahunan tumbuh 1,9 persen (yoy).

Jika ditelaah lebih dalam, posisi ULN pemerintah pada April 2026 tercatat sebesar 216,4 miliar dolar AS atau tumbuh 3,7 persen (yoy). Laju kenaikan tersebut lebih moderat dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 3,8 persen (yoy), yang dipicu oleh perlambatan penarikan pinjaman luar negeri baru.

(Feby Novalius)