Selain itu, Purbaya mengingatkan bahwa setiap stimulus fiskal yang bersumber dari anggaran negara harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta sejalan dengan peta jalan pembangunan nasional.
"Pemanfaatan mekanisme PPN Ditanggung Pemerintah menunjukkan bagaimana kebijakan fiskal dapat digunakan secara tepat sasaran untuk mendukung agenda pembangunan nasional. Langkah ini diharapkan dapat menjaga keterjangkauan harga rumah susun subsidi sekaligus mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah tanpa mengabaikan prinsip tata kelola dan keberlanjutan fiskal," kata Purbaya.
Untuk mempercepat realisasi program di lapangan, pemerintah bersama Komite Tapera memastikan akan mengawal kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan nasional yang lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
(Feby Novalius)