Tak Hanya Kayu, Jasa Lingkungan hingga Karbon Jadi Peluang Baru Ekonomi Papua

JAKARTA - Papua memiliki potensi besar untuk menjadikan sektor kehutanan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Pengembangan industri hasil hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, hingga perdagangan karbon dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan aspek pelestarian lingkungan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Soewarso, mengatakan transformasi pengelolaan hutan melalui skema Multiusaha Kehutanan (MUK) menjadi salah satu strategi untuk mengoptimalkan potensi kehutanan Papua. Menurutnya, pendekatan tersebut tidak hanya mengandalkan hasil hutan kayu, tetapi juga hasil hutan bukan kayu serta jasa lingkungan.

"Papua memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan transformasi bisnis kehutanan melalui pendekatan Multiusaha Kehutanan. Dengan dukungan kebijakan yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah, sektor kehutanan Papua dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan negara, pendapatan daerah, pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Soewarso, Sabtu (27/6/2026).

Menurutnya, APHI mendorong penyusunan roadmap pembangunan kehutanan Papua sebagai panduan pengembangan sektor kehutanan dalam jangka menengah dan panjang. Roadmap tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing industri kehutanan sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya hutan.

Selain itu, roadmap juga diarahkan untuk mendorong pembangunan industri pengolahan hasil hutan yang lebih dekat dengan sumber bahan baku, memperluas pemanfaatan jasa lingkungan karbon, serta menyempurnakan berbagai kebijakan yang mendukung peningkatan daya saing produk kehutanan Papua.

APHI juga mengusulkan sejumlah kebijakan strategis untuk mempercepat pengembangan sektor kehutanan, di antaranya membuka akses ekspor langsung kayu gergajian dari Papua, menyempurnakan kebijakan penampang kayu olahan guna meningkatkan pemanfaatan berbagai jenis kayu selain merbau, serta menyelaraskan regulasi pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi Multiusaha Kehutanan.

Sementara itu, Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri menyatakan pemerintah daerah mendukung pengembangan sektor kehutanan yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan.

"Kami menyambut baik berbagai program yang dapat meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap pendapatan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui pengelolaan hutan lestari yang tidak merusak lingkungan. Papua ingin berlari, bukan lagi berjalan, dalam memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki melalui kolaborasi dengan semua pihak," ujar Mathius.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Papua juga terus memperkuat infrastruktur pendukung, termasuk peningkatan kapasitas Pelabuhan Jayapura dan pembangunan pelabuhan di Kabupaten Sarmi untuk mendukung pengembangan industri kehutanan serta ekspor produk hasil hutan.

Menurut Mathius, pengembangan sektor kehutanan perlu didukung dengan kajian ilmiah yang komprehensif agar menjadi dasar penyusunan kebijakan dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Selain itu, pembahasan teknis bersama para pemangku kepentingan juga menyoroti pentingnya penyelesaian konflik sosial dan tenurial secara kolaboratif sebagai prasyarat keberhasilan pembangunan kehutanan berkelanjutan di Papua.

(Feby Novalius)