S&P Pertahankan Rating Kredit Indonesia, Investor Masih Soroti Konsistensi Kebijakan

Dalam jangka pendek, afirmasi peringkat berpotensi memperbaiki sentimen pasar keuangan. Status layak investasi dapat membantu menahan arus keluar modal, menopang nilai tukar rupiah, dan menjaga daya tarik Surat Berharga Negara (SBN) bagi investor institusional global. Dengan dipertahankannya status Indonesia, sovereign risk premium Indonesia, yakni tambahan imbal hasil yang dituntut investor atas risiko suatu negara, berpeluang tetap terkendali sehingga biaya penerbitan utang pemerintah tidak melonjak.

Meski begitu, Trisha mengingatkan bahwa transmisi positif ini tidak akan berjalan secara otomatis. Pasar memang menyambut baik keputusan S&P, tetapi perbaikan sentimen tidak serta-merta membalikkan arah pergerakan pasar. Dinamikanya tetap dipengaruhi oleh perkembangan suku bunga global, harga minyak, konflik geopolitik, kebutuhan pembiayaan pemerintah, dan konsistensi kebijakan domestik.

"Rating yang dipertahankan dapat menjadi peredam tekanan pasar, tetapi bukan berarti seluruh risiko telah hilang. Investor tetap akan menilai realisasi penerimaan negara, arah defisit, stabilitas rupiah, dan kualitas belanja pemerintah pada semester kedua 2026," jelas Trisha.

Selain itu, faktor pemicu penurunan peringkat yang dipasang S&P juga perlu diperhatikan secara saksama. S&P menyebut peringkat Indonesia dapat diturunkan apabila beban bunga pemerintah bertahan di atas 15 persen dari total penerimaan negara atau apabila utang bersih pemerintah meningkat lebih dari 3 persen terhadap PDB setiap tahunnya.

Aspek penting berikutnya terletak pada ketahanan sektor eksternal. Keberlanjutan outlook stabil Indonesia akan bergantung pada seberapa cepat pemulihan kinerja ekspor dan perbaikan neraca eksternal dapat dilakukan di tengah tekanan pada neraca transaksi berjalan dan kebutuhan pembiayaan eksternal bruto.

Di sisi domestik, pengelolaan fiskal perlu ditopang oleh penguatan kapasitas penerimaan negara. Beban bunga yang terus meningkat akan menggerus ruang APBN untuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur. GREAT Institute menilai tambahan pembiayaan fiskal perlu diarahkan pada program yang memiliki dampak pengganda ekonomi tinggi, yang mampu mendorong crowding-in effect berupa masuknya investasi swasta melalui penyediaan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan perbaikan iklim usaha. Sebaliknya, pembiayaan yang tidak produktif berisiko meningkatkan beban fiskal tanpa memperbesar kapasitas ekonomi.