S&P Pertahankan Rating Kredit Indonesia, Investor Masih Soroti Konsistensi Kebijakan

JAKARTA - S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Keputusan ini menegaskan Indonesia tetap berada dalam kategori layak investasi (investment grade) di tengah tekanan fiskal, pelemahan nilai tukar, tingginya biaya pembiayaan, dan ketidakpastian global yang belum sepenuhnya mereda.

S&P menilai tekanan terhadap posisi fiskal dan eksternal Indonesia pada 2026 bersifat sementara. Perbaikan diperkirakan terjadi seiring pemulihan penerimaan negara, penguatan harga komoditas, penyesuaian belanja, serta implementasi kebijakan yang lebih stabil dan dapat diprediksi.

Faktor terakhir tersebut merupakan prasyarat paling penting karena akan menjadi determinan kepercayaan pasar terhadap prospek ekonomi Indonesia ke depan. S&P juga menempatkan komitmen menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai jangkar kredibilitas fiskal Indonesia.

Dari sisi pertumbuhan, S&P mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,6 persen secara tahunan pada triwulan I-2026. Lembaga itu memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen untuk keseluruhan 2026 serta rata-rata 4,9 persen per tahun sepanjang 2026–2029. Prospek pertumbuhan tersebut menjadi salah satu penopang utama peringkat Indonesia, bersama rasio utang pemerintah yang relatif rendah dibandingkan dengan median negara lain dalam kategori peringkat kredit BBB.

Menurut Peneliti Ekonomi GREAT Institute, Trisha Devita Indraswari, afirmasi peringkat ini menjadi sinyal positif yang menjaga kepercayaan investor terhadap kemampuan pemerintah memenuhi kewajiban keuangannya.

"Keputusan S&P menunjukkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih dinilai memiliki daya tahan yang memadai. Dalam perspektif ekonomi, peringkat kredit berfungsi sebagai sinyal mengenai tingkat risiko suatu negara. Status investment grade membantu mengurangi persepsi risiko, menjaga basis investor, dan mencegah kenaikan biaya pembiayaan pemerintah maupun korporasi," ujar Trisha, Kamis (16/7/2026).