Industri Perkapalan Waspadai Dampak Pailitnya Galangan BUMN Berusia Lebih dari 1 Abad

Carmelita menilai Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmen untuk membangun industri galangan kapal nasional. Namun, menurutnya, komitmen tersebut perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan yang konkret, mulai dari penyediaan bahan baku hingga akses pembiayaan yang lebih kompetitif.

Ia juga menekankan pentingnya membangun ekosistem maritim yang terintegrasi melalui sinergi antara industri pelayaran, galangan kapal, industri pendukung, lembaga pembiayaan, dan pemerintah. Penguatan industri bahan baku serta komponen kapal di dalam negeri dinilai dapat mengurangi ketergantungan pada impor sekaligus meningkatkan daya saing galangan kapal nasional.

Senada dengan itu, Ketua Umum IPERINDO Anita Puji Utami mengatakan kepailitan PT DPS bukan sekadar persoalan satu perusahaan, tetapi juga menyangkut hilangnya kapasitas industri, keahlian tenaga kerja, dan rantai pasok nasional yang telah dibangun selama puluhan tahun.

Menurut Anita, industri galangan kapal sangat bergantung pada kepastian pasar, dukungan pembiayaan, dan keberpihakan pemerintah. Karena itu, pemerintah perlu memastikan adanya kepastian proyek, skema pembiayaan yang kompetitif bagi perusahaan pelayaran yang membangun kapal di dalam negeri, serta penyediaan modal kerja bagi galangan kapal.

Selain itu, IPERINDO juga mendorong pemerintah memberikan insentif fiskal, memperkuat kebijakan peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), serta melindungi industri dari praktik persaingan usaha yang tidak sehat.