Industri Perkapalan Waspadai Dampak Pailitnya Galangan BUMN Berusia Lebih dari 1 Abad

JAKARTA - Indonesian National Shipowners' Association (INSA) dan Institusi Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) mendesak pemerintah segera memperkuat kebijakan yang berpihak pada industri galangan kapal. Hal ini menyusul kepailitan PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), galangan kapal BUMN yang telah beroperasi selama lebih dari satu abad.

Kedua organisasi menilai kepailitan PT DPS menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk membangun industri galangan kapal yang lebih sehat, kompetitif, dan berkelanjutan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dinilai membutuhkan industri galangan kapal yang kuat guna menopang sistem logistik nasional sekaligus mewujudkan kemandirian maritim.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan penguatan industri galangan kapal merupakan salah satu syarat utama agar Indonesia mampu menjadi negara maritim yang berdaulat. Menurutnya, dinamika yang dialami PT DPS harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat kebijakan nasional di sektor tersebut.

"Pengembangan industri galangan kapal membutuhkan dukungan kebijakan yang berkesinambungan agar mampu bersaing dengan negara-negara seperti Tiongkok dan Korea Selatan yang memberikan keberpihakan kuat terhadap sektor ini," ujar Carmelita, Jumat (17/7/2026).

Ia menjelaskan, industri galangan kapal memiliki karakteristik sebagai industri padat modal, padat karya, dan membutuhkan investasi jangka panjang dengan masa pengembalian modal yang relatif lama. Selain itu, industri ini juga harus memenuhi berbagai standar keselamatan dan klasifikasi internasional sehingga memerlukan dukungan kebijakan yang konsisten.