JAKARTA - Pemerintah bersama DPR RI menyepakati tambahan modal yang akan diberikan kepada 2 operator transportasi laut, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), dan PT Pelni (Persero), untuk memberikan layanan transportasi perintis di wilayah Terluar, Terdepan, Tertinggal, dan Perbatasan (3TP).
Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan, total anggaran yang disepakati untuk diberikan kepada dua operator transportasi laut itu sebesar Rp209 miliar hingga akhir tahun 2026 mendatang.
"Angka yang dibutuhkan sudah disanggupi oleh Kementerian Keuangan. Untuk ASDP sekitar Rp139 miliar dan untuk Pelni kurang lebih Rp70-an miliar," ujarnya di Kompleks DPR RI, Senin (20/7/2026).
Prasetyo Hadi menjelaskan, proses persetujuan anggaran ini berlangsung relatif cepat karena pemerintah memandang layanan kapal perintis sebagai prioritas utama yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat di daerah terpencil.
"Ini bukan sekadar masalah angka, tetapi bentuk prioritas dan atensi utama pemerintah. Kami memutuskan bersama agar anggaran ini langsung dipenuhi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi teman-teman di ASDP maupun Pelni," lanjutnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan mengatakan pada 2026 layanan angkutan jalan perintis dioperasikan melalui 313 trayek yang didukung 640 unit bus. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus menopang aktivitas ekonomi di berbagai daerah.