Purbaya Heran Pemprov DKI Mau Terbitkan Obligasi Rp3,5 Triliun: Kan Uangnya Banyak

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui secara rinci rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan menerbitkan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun sebagai sumber pembiayaan baru.

Namun, Purbaya menilai kondisi kas Pemprov DKI Jakarta masih cukup kuat sehingga mempertanyakan urgensi rencana penerbitan obligasi tersebut.

"Buat apa dia terbitin obligasi? Kan uangnya banyak. Masih ada berapa triliun tuh," ujar Purbaya usai sidang debottlenecking, Kamis (23/7/2026).

Purbaya juga mengaku belum ada pembahasan terkait rencana tersebut antara Kementerian Keuangan dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

"Saya enggak tahu. Saya belum tahu," imbuhnya.

Meski demikian, ia menilai penerbitan obligasi daerah tidak akan menjadi persoalan apabila kondisi keuangan daerah dalam kondisi kuat.

"Kalau kredibel sama DKI, uangnya banyak sebenarnya enggak bahaya. Cuma jadi pertanyaan adalah dia kan uangnya enggak kepakai banyak, buat apa? Tapi saya enggak tahu. Nanti saya cek dengan mereka ya," kata Purbaya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan rencana penerbitan obligasi daerah tersebut merupakan yang pertama di Indonesia. Menurutnya, langkah itu dilakukan sebagai instrumen pembiayaan baru untuk memperkuat pengelolaan APBD agar lebih sehat.

"Kenapa Rp3,5 triliun? Sebenarnya size-nya Jakarta itu memang jauh lebih besar dari itu. Tapi kan kita tahu bahwa ini adalah pertama kali obligasi daerah yang diluncurkan di republik ini. Dan kalau ini berhasil menjadi instrumen creative financing, saya yakin ini bisa dicontoh di daerah-daerah lain," kata Pramono dalam konferensi pers APBD Kuartal II 2026 di Balai Kota Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Pramono menjelaskan, nilai obligasi tersebut dipilih meski APBD DKI Jakarta 2026 mencapai sekitar Rp81,32 triliun karena penerbitan obligasi daerah ini merupakan yang pertama dilakukan di Indonesia.

Ia juga mengibaratkan penerbitan obligasi seperti seseorang yang tetap melakukan pinjaman meski memiliki kemampuan finansial yang kuat.

"Banyak orang-orang kaya yang sebenarnya enggak perlu pinjam, tetapi tetap meminjam. Itu karena untuk membuat badannya lebih sehat," katanya.

Di sisi lain, Pramono menegaskan bahwa meski sempat terdampak pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, kondisi keuangan DKI Jakarta tetap kuat.

Karena itu, obligasi daerah tersebut diterbitkan bukan untuk menutup defisit anggaran, melainkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan dan upaya memperkuat kesehatan fiskal daerah.

"Demikian juga dengan Jakarta, walaupun ada pemotongan DBH, kita melakukan creative financing supaya keuangan Jakarta itu jauh lebih sehat dan transparan terbuka," pungkas Pramono.

(Feby Novalius)