DPR Soroti APBN 2027: Jangan Tinggalkan Beban bagi Generasi Mendatang

JAKARTA — DPR RI meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 digunakan secara hati-hati dengan memperhatikan keadilan dalam penghimpunan pendapatan, kualitas belanja, pengelolaan defisit dan utang, serta efektivitas transfer ke daerah.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, APBN 2027 tidak boleh hanya berorientasi pada besarnya anggaran dan banyaknya program. Menurutnya, setiap kebijakan fiskal harus mampu memberikan manfaat nyata dan membuka jalan bagi masyarakat untuk hidup lebih baik.

“APBN bukan sekadar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan besarnya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik,” ujar Puan, dalam rangkaian acara Pidato Presiden RI pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027 Beserta Nota Keuangannya, Jumat (14/8/2026).

Puan mengatakan, terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan dan penyusunan APBN 2027.

Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha. Negara, kata Puan, harus mengoptimalkan penerimaan, tetapi tetap memperhatikan pembagian beban yang adil.

“Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban,” katanya.

Kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Puan menekankan, setiap anggaran yang dibelanjakan pemerintah harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap kebijakan pembiayaan perlu mempertimbangkan manfaat, risiko, serta beban yang mungkin ditanggung generasi mendatang.

“Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang,” ujar Puan.

Keempat, transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik, perekonomian lokal, dan pemerataan pembangunan. Menurut Puan, kebijakan anggaran harus memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Puan menegaskan, ukuran keberhasilan penyusunan APBN bukan semata-mata terletak pada besarnya anggaran, tetapi pada kemampuan kebijakan, program, dan anggaran tersebut dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Oleh karena itu, ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program, dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik,” tuturnya.

Pertumbuhan Harus Berjalan dengan Pemerataan

Puan juga menilai tema kebijakan fiskal 2027, “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat,” harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan dan kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial.

Menurutnya, program kerja prioritas nasional 2027, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan, harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional.

“Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat, di mana pun berada, memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi, dan kemajuan,” kata Puan.

Karena itu, Puan mengingatkan agar tidak ada masyarakat yang merasa jauh dari negara hanya karena tinggal di wilayah dengan akses yang terbatas.

“Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan, maupun kawasan terpencil,” ujarnya.

Jaga Ruang Publik

Selain aspek fiskal dan pembangunan, Puan menyoroti pentingnya menjaga ruang publik di tengah ketidakpastian global, persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi, serta derasnya arus informasi.

Ia mengingatkan agar ruang publik tidak dikuasai politik kebencian, polarisasi, dan kepentingan yang dapat memecah belah masyarakat.

Menurut Puan, pembangunan dan kebijakan anggaran harus tetap menjadi instrumen untuk memperkuat persatuan nasional sekaligus memastikan seluruh rakyat memperoleh kesempatan yang setara untuk mendapatkan pelayanan publik, mengembangkan perekonomian, dan menikmati hasil pembangunan.

(Feby Novalius)