Ekonom Soroti Postur Belanja dan Penerimaan Pajak pada RAPBN 2027

"Pembayaran restitusi di akhir 2026 dan awal 2027 bisa menggerus penerimaan perpajakan sehingga kami memproyeksikan angkanya hanya di Rp2.736 triliun, sementara PNBP juga tertekan di angka Rp447 triliun akibat melambatnya ekspor karena PT DSI," tutur Huda.

Berdasarkan kalkulasi Celios dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 4,7 persen dan tingkat inflasi 5,74 persen, porsi penerimaan perpajakan tersebut hanya setara dengan 9,39 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Selain dari pos pendapatan, ketidakselarasan draf anggaran juga terlihat jelas dari pembagian porsi belanja negara senilai Rp4,097 triliun yang dianggap menganakemaskan pemerintah pusat.

Di sisi pengeluaran, pembagian porsi belanja negara antara pusat dan daerah memperlihatkan jurang ketimpangan yang kian melebar secara struktural. Kebijakan ini dianggap mencederai komitmen desentralisasi fiskal dan berisiko menurunkan kapasitas pembangunan di tingkat pemerintah daerah secara signifikan.

"Target belanja Rp4.097 triliun sangat timpang antara pusat dan daerah di mana daerah kembali tidak mendapat hak semestinya, sehingga kami memproyeksikan belanja riil hanya Rp3.766 triliun dengan defisit APBN diperkirakan sebesar Rp582 triliun," kata Huda.

Celios menilai alokasi belanja riil yang setara dengan 13 persen terhadap PDB nasional tersebut menciut dari target akibat adanya penyesuaian belanja untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan beberapa program prioritas lainnya. Celios lantas mendesak agar Dana Transfer ke Daerah (TKD) idealnya dipatok di angka Rp957 triliun demi menjaga kapasitas pembangunan daerah agar tidak terus mengalami kemunduran dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa anggaran fiskal Indonesia dalam RAPBN 2027 sengaja dirancang ekspansif untuk memberikan stimulus nyata bagi perekonomian nasional. 

Kebijakan ini ditandai dengan peningkatan alokasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang terus menunjukkan tren naik sejak tahun 2023 guna mengoptimalkan pelayanan publik sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

"Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dalam RAPBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar Rp3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026, jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali," urai Purbaya dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2027 di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

(Taufik Fajar)