DPR Dukung Perpres untuk PT Timah Bisa Beli dari Masyarakat, Ini Alasannya

“Jadi Perpres ini diharapkan dapat menjadi suatu landasan dalam penyelesaian pertimahan di Pulau Belitung. Kami memberikan apresiasi pada Menko Kumham Imipas yang memberikan perhatian pada persoalan tersebut,” jelas Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar tersebut.

Dia mengatakan melalui Perpres, PT Timah diharapkan mendapat diskresi untuk membeli timah masyarakat sembari melakukan perbaikan administrasi dan mengajukan perubahan RKAB. Namun, diskresi tersebut diusulkan hanya berlaku selama satu tahun.

Bambang menekankan pemerintah dan PT Timah tetap harus segera menyelesaikan proses eksplorasi serta memperbaiki dokumen geologi perusahaan.

“Sehingga, data sumber daya dan cadangan timah mereka memenuhi persyaratan dalam dokumen FS dan juga pengusulan RKAB yang akan datang,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinasi Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra membentuk tim kecil untuk merumuskan kebijakan terkait pembelian timah masyarakat oleh PT Timah di Pulau Belitung.

Tim kecil tersebut dipimpin oleh Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan. Tim itu bertugas merumuskan langkah kebijakan dan aspek legalitas bagi PT Timah untuk melakukan pembelian timah yang beredar di masyarakat hingga Perpres diterbitkan.

“Tim kecil yang dipimpin Pak Otto Hasibuan untuk merumuskan langkah kebijakan dan legalitas bagi PT Timah untuk melakukan pembelian timah yang beredar di masyarakat sampai selesainya Peraturan Presiden,” kata Yusril, Selasa, 18 Agustus 2026.

(Taufik Fajar)