PLTS 100 GWp Dimulai, Bali Siapkan 1.000 Hektare Lahan untuk Energi Bersih

JAKARTA - Ketersediaan energi bersih menjadi salah satu kebutuhan penting bagi Bali untuk meningkatkan daya tarik pariwisata. Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah daerah mengembangkan pariwisata yang lebih berkelanjutan di Pulau Dewata.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Bali telah lama merencanakan pengembangan pariwisata yang didukung penggunaan energi bersih. 

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp di Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).

Bahlil menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Bali Wayan Koster yang telah menyiapkan lahan untuk mendukung program tersebut.

"Saya rapat dengan Pak Gubernur dan berterima kasih atas kehadiran Bapak karena Bali sudah sekian lama merencanakan menarik pariwisata, maka harus pakai energi yang bersih," kata Bahlil.

Menurut Bahlil, Pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan lahan sekitar 1.000 hektare untuk pengembangan energi surya. Dari total lahan tersebut, sekitar 320 hektare telah disiapkan untuk tahap awal pembangunan.

"Wayan Koster sudah siapkan tanah 1.000 hektare di lokasi ini 320 hektare, ditambah lagi," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan dan melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) Program PLTS 100 GWp di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa-Bali, Gilimanuk, Bali, Selasa (25/8/2026).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan program tersebut merupakan bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional Klaster Kemandirian Energi dan Air. Program ini diarahkan untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional serta mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

"Presiden telah menginstruksikan agar pembangunan 100 GWp PLTS dipercepat dan diselesaikan pada 2029, dengan efisiensi biaya listrik diperkirakan mencapai Rp73,9 triliun per tahun," kata Prasetyo dalam keterangannya.

Pada 2026, Prasetyo menyebut pemerintah menargetkan pembangunan 30 GWp PLTS sekaligus penghentian 13 GW pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Sementara itu, Indonesia memiliki potensi energi surya sekitar 3.294 GWp, sedangkan kapasitas terpasang hingga April 2026 baru sekitar 1,5 GWp.

"Program ini akan dibangun bertahap: Tahap I 17 GWp, Tahap II 18 GWp, dan Tahap III 30 GWp," ucapnya.

Sepanjang 2025, lanjut Prasetyo, pemerintah telah membangun 15 pembangkit energi baru terbarukan (EBT), yang terdiri atas 12 PLTS dan tiga PLTMH, dengan nilai Rp103,3 miliar. Pembangunan tersebut melayani 1.831 kepala keluarga dan 131 fasilitas umum.

Pada 2026, pembangunan berlanjut di 39 lokasi PLTS Terpadu di wilayah 3T untuk 4.259 rumah tangga dengan anggaran Rp450,2 miliar serta tiga lokasi PLTMH untuk 464 rumah tangga dengan anggaran Rp50,4 miliar.

"Program Listrik Desa telah menjangkau 1.403 lokasi di 36 provinsi, dengan 220.845 rumah tangga tidak mampu menerima manfaat BPBL," ujarnya.

Prasetyo menambahkan, program PLTS 100 GWp juga diproyeksikan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru melalui investasi pembangkit, baterai, dan jaringan, penguatan industri solar PV dalam negeri, serta penciptaan green jobs.

"RUPTL 2025-2034 diproyeksikan menciptakan sekitar 1,7 juta lapangan pekerjaan, lebih dari 760 ribu di antaranya berpotensi menjadi green jobs," jelasnya.

Pemerintah memastikan pembangunan PLTS 100 GWp akan terus dikawal secara bertahap dan terukur, sejalan dengan komitmen mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri, tangguh, dan kompetitif di bidang energi.

(Feby Novalius)