Prabowo Naikkan Anggaran PPATK 100 Persen, Perkuat Intelijen Keuangan

Data PPATK juga menunjukkan besarnya indikasi transaksi pada berbagai tindak pidana. Untuk tindak pidana korupsi, nominal transaksi yang teridentifikasi mencapai sekitar Rp195,77 triliun, terdiri atas Rp180,87 triliun pada 2025 dan Rp14,90 triliun pada Semester I 2026.

Pada tindak pidana narkotika, nominal transaksi yang teridentifikasi mencapai sekitar Rp7,72 triliun, yakni Rp4,79 triliun pada 2025 dan Rp2,92 triliun pada Semester I 2026.

Di sektor keuangan, indikasi transaksi terkait kejahatan perbankan mencapai sekitar Rp25,15 triliun, terdiri atas Rp24,23 triliun pada 2025 dan Rp0,92 triliun pada Semester I 2026. Sementara indikasi transaksi terkait pasar modal mencapai sekitar Rp1,52 triliun, yakni Rp1,23 triliun pada 2025 dan Rp0,29 triliun pada Semester I 2026.

Ivan juga menyoroti besarnya aliran dana yang teridentifikasi pada kejahatan terkait sumber daya alam atau green financial crime.

"Indikasi transaksi terkait pertambangan mencapai sekitar Rp684,71 triliun, terdiri atas Rp517,47 triliun pada 2025 dan Rp167,23 triliun pada Semester I 2026," ungkapnya.

Untuk kejahatan lingkungan hidup, nominal transaksi yang teridentifikasi mencapai sekitar Rp198,87 triliun, terdiri atas Rp198,71 triliun pada 2025 dan Rp0,16 triliun pada Semester I 2026. Adapun indikasi transaksi terkait kejahatan kehutanan mencapai sekitar Rp360 miliar, terdiri atas Rp300 miliar pada 2025 dan Rp60 miliar pada Semester I 2026.

Di samping itu, PPATK juga menemukan indikasi transaksi yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Pada kasus penipuan, nominal transaksi yang teridentifikasi mencapai sekitar Rp33,78 triliun, terdiri atas Rp22,53 triliun pada 2025 dan Rp11,25 triliun pada Semester I 2026.