6 Juta Data Penerima MBG Terdeteksi Ganda, 80 Sekolah Elite Tak Lagi Dapat Jatah

Iqbal Dwi Purnama, Jurnalis
Jum'at 28 Agustus 2026 11:33 WIB
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas pendataan ulang penerima MBG. (Foto: Okezone.com/Kementerian UMKM)
Share :

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas pendataan ulang penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pendataan tersebut mencakup verifikasi calon penerima agar tidak terjadi penerima ganda serta memastikan alokasi MBG tidak diberikan kepada sekolah swasta elite.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan penganggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut pada 2027.

"Salah satunya kita ingin, dapat dan tidak dapat kan pasti ada urusannya sama uang, kalau dapat berarti nambah uang, kalau tidak dapat kurangi uang. Kita sudah sisir, beberapa sekolah swasta elite saya kira tidak membutuhkan MBG," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (28/8/2026).

Sudaryono mengungkapkan, hingga saat ini sudah terdata sekitar 80 sekolah swasta elite yang dikecualikan untuk mendapatkan MBG. Sekolah-sekolah tersebut nantinya akan diumumkan BGN dan dapat dilihat oleh masyarakat.

"Itu juga sudah ada 80-an sekolah se-Indonesia, swasta khususnya kita exclude tidak mendapatkan MBG. Termasuk Sekolah Taruna Nusantara dan Bhayangkara. Bisa dicek, di Radar MBG nanti ada keterangan tidak mendapatkan MBG," lanjutnya.

Selain itu, Sudaryono mengatakan pertemuan dengan Menkeu Purbaya juga membahas temuan sekitar 6 juta siswa yang terdata ganda. Misalnya, satu siswa tercatat sebagai penerima manfaat di pesantren, tetapi juga tercatat sebagai penerima di sekolah menengah pertama (SMP).

"Tahun ini kita sisir karena ada pengurangan sekitar 6 jutaan penerima manfaat, yang itu misal dia daftar di pesantren, terus di SMP juga dia ada namanya," lanjutnya.

Pada tahun depan, Sudaryono menyebut anggaran MBG dialokasikan sekitar Rp240 triliun. Namun, jumlah tersebut akan disinkronkan dengan jumlah penerima manfaat baru yang terdata.

"Termasuk ada beberapa dapur, belum beroperasi tapi sudah dikirimi duit, itu sudah kita ambil kita kembalikan ke kas negara sekitar Rp311 miliar, insyaallah manageable," pungkasnya.

(Feby Novalius)

Halaman:
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita Finance lainnya