"Salah satunya kita ingin, dapat dan gak dapat kan pasti ada urusannya sama uang, kalau dapat berarti nambah uang, kalau gak dapat kurangi uang. Kita sudah sisir, beberapa sekolah swasta elit saya kira tidak membutuhkan MBG," ujarnya.
Sudaryono mengungkapkan, hingga saat ini terdapat sekitar 80 sekolah swasta elite yang dikecualikan dari penerima MBG. Sekolah-sekolah tersebut nantinya akan diumumkan BGN dan dapat dilihat oleh masyarakat.
"Itu juga sudah ada 80-an sekolah se-Indonesia, swasta khususnya kita exclude tidak mendapatkan MBG. Termasuk Sekolah Taruna Nusantara dan Bhayangkara. Bisa dicek, di Radar MBG nanti ada keterangan tidak mendapatkan MBG," lanjutnya.
Selain menyisir sekolah penerima, BGN menemukan sekitar 6 juta data penerima manfaat yang tercatat ganda. Salah satu contohnya, seorang siswa terdata sebagai penerima manfaat di pesantren, tetapi juga tercatat sebagai penerima di sekolah menengah pertama (SMP).
(Feby Novalius)