Jakarta Mau Terbitkan Obligasi, Purbaya Ingatkan Risiko: Belajar dari Pengalaman Brasil

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengimbau pemerintah daerah agar cermat dan berhati-hati dalam merencanakan penerbitan obligasi daerah. Dia menekankan bahwa risiko kegagalan pemenuhan kewajiban utang di tingkat daerah dapat berdampak sistematis terhadap stabilitas fiskal pemerintah pusat.

Adapun hal itu karena Purbaya merespons wacana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang berencana menerbitkan obligasi daerah. Hingga saat ini, Kementerian Keuangan belum menerima dokumen pengajuan resmi terkait rencana tersebut.

“Dia belum mengirim surat ke kami secara resmi, jadi saya gak tahu sebetulnya,” kata Purbaya saat berbincang dengan awak media di Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Purbaya mengingatkan setiap Pemda untuk mengkalkulasi ulang kapasitas daya balik bayar sebelum memutus penarikan utang. Ia mengambil ikhtibar dari krisis fiskal di Brasil, di mana pemisahan penerbitan surat utang negara bagian dari pemerintah pusat justru berujung pada gagal bayar (default) massal yang menuntut intervensi pemerintah pusat.

"Kalau kita lihat pelajaran di Brasil dulu daerah-daerahnya boleh, provinsi boleh mengambil surat utang, dianggapnya terpisah sama pusat. Namun ketika default ramai-ramai yang tunjuk pusat juga,” ujar Purbaya.

Purbaya juga menekankan perlunya mitigasi sejak dini agar beban kewajiban Pemda tidak memicu masalah fiskal makro bagi perekonomian nasional.

“Begitu problem, itu jadi besar. Akhirnya negaranya jadi terganggu juga. Jadi itu yang kita cegah sebisa mungkin,” tegasnya.

Meski demikian, Purbaya tidak menutup opsi penerbitan obligasi bagi Pemprov DKI Jakarta, selama rencana aksi tersebut didasari oleh analisis kebutuhan objektif dan kondisi riil fiskal daerah.

“Nanti kita lihat seperti apa, tetapi basically hitungan saya sih kalau uangnya banyak, ya ngapain pinjam? Tapi kalau butuh ya gak apa-apa pinjam aja,” ungkap dia.