JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengoptimalkan sistem Indonesia National Single Window (INSW) pada 2026 dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Pemanfaatan AI tersebut bertujuan mengolah dan menganalisis basis data ekspor-impor yang tersimpan di Lembaga National Single Window (LNSW) untuk menutup celah kebocoran penerimaan negara.
Purbaya mengatakan LNSW memiliki basis data perizinan ekspor dan impor dalam jumlah besar. Namun, pemerintah masih menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan dan mengolah data tersebut secara optimal.
“Sebelumnya kan kita sudah punya database di sini yang dikumpulkan di dalam sistem INSW,” kata Purbaya dalam keterangannya, Kamis (10/9/2026).
Purbaya menilai analisis manual maupun program komputer konvensional memiliki keterbatasan dalam membaca data transaksi yang belum terintegrasi. Oleh sebab itu, Kementerian Keuangan mengembangkan aplikasi berbasis AI untuk membantu para analis membaca pola data secara lebih presisi.
“Jadi kita kembangkan di sini aplikasi menggunakan AI juga. Untuk membantu para analis kita melihat potensi pendapatan yang mungkin diperoleh dengan perbaikan sistem,” jelas Purbaya.
Ia menegaskan pentingnya integrasi data dalam sistem INSW agar informasi dapat digunakan secara efektif untuk pengawasan perdagangan dan penerimaan pajak. Purbaya juga memuji peran strategis LNSW dalam menopang analisis kebijakan pemerintah.
“LNSW itu Lembaga National Single Window. Mungkin teman-teman jarang lihat, tapi ini cukup powerful dan membantu analisa kami,” kata Purbaya.
Sistem yang tengah dikembangkan tersebut dilaporkan telah menunjukkan tingkat akurasi yang tinggi dalam mendeteksi potensi pajak sejak dini.
“Jadi segala potensi pajak, potensi juga yang bisa terdeteksi awal di sini. Memang hasilnya memang seperti itu. Jadi akurasi cukup tinggi,” ungkapnya.
Lebih jauh, Purbaya mengarahkan agar sistem AI tersebut mampu menghitung estimasi kewajiban perpajakan setiap perusahaan secara mendalam. Data tersebut kemudian disandingkan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hingga dokumen pembayaran royalti.
“Untuk betul-betul ke depan setiap perusahaan terdeteksi berapa potensi pembayaran kewajibannya yang kurang,” ujar Purbaya.
Selain memantau transaksi berjalan, sistem ini dirancang memiliki kemampuan menelusuri rekam jejak aktivitas ekonomi pada tahun-tahun sebelumnya (tracking back).
“Kegiatan seperti ini kan bisa beberapa tahun ke belakang. Kalau setahun lalu kan bisa kelihatan semua. Ke depan nggak ada yang bisa main-main lagi,” tegas Purbaya.
Purbaya menegaskan komitmennya untuk memantau kepatuhan para pelaku usaha secara ketat melalui pemanfaatan data terintegrasi.
“Jadi ke depan nggak ada yang bisa main-main lagi. Kita akan monitor itu dengan lebih teliti,” tegasnya.
Terkait pengembangan aplikasi, Purbaya terus memberikan masukan langsung kepada tim pemrogram agar fitur yang dibangun relevan dengan kebutuhan analisis kebijakan.
“Kita tetap sempurnakan terus. Yang tadi kan saya minta ini, mereka kan programmer jago. Tapi kan end-user yang menentukan. Saya yang memberikan ke mereka, saya minta ini, saya minta kayak tadi,” jelasnya.
Dalam upaya memperkuat pengawasan keuangan negara, Purbaya mengonfirmasi pemanfaatan AI dan pengelolaan data dalam skala besar secara terintegrasi.
“Kita pakai semua data yang ada secara integrasi. Dengan memanfaatkan AI, big data,” ujarnya.
Purbaya turut memberikan apresiasi kepada Kepala LNSW Oza Olavia beserta jajarannya atas kinerja dan tata kelola lembaga yang dinilai sangat baik dalam mendukung kerja Kementerian Keuangan.
“Ibu Oza yang mimpin ini dan kinerjanya cukup bagus sekali,” kata Purbaya.
Sistem analisis terpadu ini diharapkan dapat digunakan secara komprehensif, baik untuk pemantauan transaksi ke depan maupun penelusuran aktivitas ekonomi di masa lalu.
“Selain memonitor ke depan, mungkin ada temuan yang ingin di-trackback ke belakang,” pungkas Purbaya.
Anggie
(Feby Novalius)