Menurut Achmad, masyarakat perlu mengetahui posisi desil masing-masing karena kategori tersebut kini semakin berkaitan dengan berbagai kebijakan pemerintah, termasuk bantuan energi dan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
"Kalau dalam kebijakan baru seseorang menerima atau tidak menerima, dalam hal ini bantuan energi, maka semua orang harus aware, harus mengetahui posisi dia di desil berapa," ujarnya.
Achmad menilai persoalan muncul ketika desil tidak lagi digunakan sekadar untuk menggambarkan posisi relatif kesejahteraan, tetapi menjadi dasar untuk menentukan seseorang berhak atau tidak menerima bantuan.
Menurut dia, kondisi tersebut dapat menjadi kesalahan secara konseptual karena desil memang dirancang untuk membagi masyarakat ke dalam 10 kelompok dengan ukuran yang relatif sama, bukan secara langsung menetapkan batas antara masyarakat miskin dan kaya.
"Ini menjadikan data sosial ekonomi nasional sebagai alat untuk memutus seseorang dianggap mampu atau tidak, sesuatu yang menurut saya konseptual error," katanya.