Tak Ingin Terulang, Cara Pemerintah Tangani Korban Keracunan MBG

JAKARTA - Kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui korban dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Karo, Sumatera Utara menunjukkan respons langsung pemerintah ketika persoalan program menyentuh keselamatan anak-anak.

Selain menemui korban dan keluarga, Wapres memastikan pelayanan kesehatan dan obat-obatan, menyediakan pilihan rujukan ke Medan maupun Jakarta, serta memastikan kebutuhan pengobatan korban ditangani.

Perhatian tersebut juga dilanjutkan dengan meminta dokter pribadi Gibran berada di Karo untuk membantu memantau kondisi korban dan berkoordinasi mengenai kebutuhan medis lanjutan. Salah satu korban selanjutnya diberangkatkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut. 

Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) Wahyu Ario Pratomo menilai langkah tersebut sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap korban.

“Jadi, saya melihat langkah tersebut sebagai bentuk respons tanggung jawab pemerintah yang serius dan berpihak kepada korban,” kata Wahyu dikutip, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Namun, menurutnya, kasus Karo membawa konsekuensi yang lebih luas karena MBG merupakan program yang menyasar anak-anak dalam skala besar. Karena itu, pemerintah harus memastikan kasus serupa tidak terus berulang.

Wahyu mendorong penguatan standar keamanan pangan, pengawasan rutin, inspeksi mendadak, serta pencatatan dan pelacakan makanan yang diproduksi oleh setiap dapur penyedia MBG.