Prabowo Arahkan Dewan Energi Percepat E20, Kelola 45 Ribu Sumur dan RUU Migas

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengarahkan Dewan Energi Nasional (DEN) untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah gejolak geopolitik global. Arahan tersebut mencakup percepatan penggunaan bahan bakar nabati berbasis etanol, optimalisasi sumur minyak eksisting, serta pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Minyak dan Gas Bumi (Migas).

Arahan itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Dewan Energi Nasional di Kompleks Istana Kepresidenan, sebagaimana dijelaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Jumat (18/9/2026).

Terkait bahan bakar berbasis etanol, Bahlil mengatakan Prabowo meminta DEN menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai E20, yakni bahan bakar minyak dengan campuran 20 persen etanol, serta E50 yang mengandung 50 persen etanol.

Menurut Bahlil, arahan tersebut diberikan agar Indonesia dapat membangun kemandirian energi sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM).

“Ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri,” ujar Bahlil.

Ia menambahkan, tekad pemerintah untuk mempercepat penerapan E20 juga berkaca pada keberhasilan program B50 dalam menekan impor BBM jenis solar.

Sekadar informasi, B50 merupakan bahan bakar yang terdiri atas campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak nabati dan 50 persen BBM jenis solar. Program yang diluncurkan sejak 1 Juli 2026 itu diperkirakan dapat menghemat devisa Indonesia sebesar Rp170 triliun pada tahun ini.

“Yang ini (B50) mengantarkan kita untuk tidak lagi melakukan impor solar. Nah, belajar dari sini, Bapak Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E20, E50,” kata dia.

Bahlil menambahkan, Prabowo juga meminta DEN mengoptimalkan produksi sumur-sumur minyak yang sudah ada.

Ia menjelaskan, Prabowo meminta DEN memaksimalkan produksi sumur-sumur tersebut melalui pemanfaatan teknologi. Selain itu, Prabowo meminta DEN merumuskan langkah agar sekitar 45.000 sumur rakyat yang telah diinventarisasi pemerintah dapat dikelola secara lebih profesional.

“Di samping itu, kita juga akan mendorong eksplorasi besar-besaran terhadap cekungan-cekungan blok-blok minyak,” imbuh dia.

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil mengungkapkan arahan Presiden terkait RUU Migas yang telah dilaporkan DEN.

Menurutnya, pemerintah akan memperkuat kelembagaan DEN dalam kerangka kebijakan energi ke depan dengan menempatkan lembaga tersebut langsung di bawah Presiden.

Selain itu, Bahlil menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha dalam merumuskan kebijakan energi.

“Kita melakukan kerja sama yang baik antara akademisi, pelaku usaha, dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan,” pungkasnya.

(Feby Novalius)