Fiskal Terbatas, Ini Alternatif Pembiayaan untuk Percepat Infrastruktur Daerah

“Pelaksanaan KPDBU tetap harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan prinsip disiplin fiskal. Meskipun mekanisme pembayarannya memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembiayaan melalui pinjaman daerah, komitmen availability payment tetap perlu diperhitungkan sebagai kewajiban pembayaran jangka panjang yang dapat memengaruhi ruang fiskal daerah,” tegasnya.

Menurut Teguh, pemerintah daerah juga perlu membangun pipeline proyek KPDBU agar pengembangan infrastruktur dapat dilakukan secara lebih terarah. Identifikasi proyek dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah, termasuk sektor pelayanan dasar dan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Di Nusa Tenggara Barat (NTB), misalnya, terdapat sejumlah potensi investasi yang dapat didukung dengan kesiapan infrastruktur, seperti keberadaan enam bendungan strategis nasional, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) SAMOTA, serta pengembangan hilirisasi pertambangan.

Teguh mendorong Pemerintah Provinsi NTB mengoordinasikan pemerintah kabupaten dan kota dalam mengidentifikasi proyek yang berpotensi dikembangkan melalui KPDBU. Salah satu infrastruktur yang dapat dikaji adalah penyediaan dan peningkatan Penerangan Jalan Umum (PJU).

“Salah satu yang dapat dikaji adalah pengembangan PJU melalui program bersama antardaerah. Pemerintah Provinsi dapat mengoordinasikan kebutuhan, kesiapan proyek, dan skema kerja sama yang dapat dikembangkan,” ungkap Teguh.

Sementara itu, Anggota Komisi DPR Fauzan Khalid menilai KPDBU dapat menjadi salah satu opsi dalam mendukung penyediaan infrastruktur sekaligus mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).