Fiskal Terbatas, Ini Alternatif Pembiayaan untuk Percepat Infrastruktur Daerah

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda) mendorong pemerintah daerah mengembangkan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Skema tersebut dinilai dapat menjadi pilihan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur, terutama ketika kemampuan fiskal daerah terbatas. Karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan kesiapan dalam mengidentifikasi dan menyiapkan proyek yang berpotensi dikembangkan melalui KPDBU.

Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri Teguh Narutomo mengatakan pengembangan proyek melalui KPDBU perlu didukung dengan perencanaan yang matang, termasuk mempertimbangkan kebutuhan layanan publik dan kemampuan fiskal daerah.

“Optimalisasi manfaat investasi membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai. Karena itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan skema pembiayaan yang tepat dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah,” ujar Teguh, Jumat (18/9/2026). 

Dalam skema KPDBU, badan usaha dapat terlibat dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur. Sementara itu, pemerintah daerah melakukan pembayaran berdasarkan ketersediaan dan kualitas layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Teguh mengingatkan pemerintah daerah untuk tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan disiplin fiskal dalam menjalankan KPDBU. Pasalnya, komitmen pembayaran ketersediaan layanan atau availability payment merupakan kewajiban jangka panjang yang perlu diperhitungkan dalam pengelolaan ruang fiskal daerah.