Produksi Bahan Bakar Etanol, Pemerintah Akan Buka 2 Juta Hektare Lahan

JAKARTA - Pemerintah akan membuka lahan baru seluas 1-2 juta hektare untuk mendukung produksi etanol berbahan baku singkong, tebu, dan jagung. Penyediaan lahan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengejar target swasembada energi.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengatakan kebutuhan lahan diperlukan untuk mendukung produksi bahan bakar E20 pada 2029. Ia menyebut pemerintah akan mengonsolidasikan penyediaan lahan bersama pemerintah daerah.

"Sekarang pangan selesai, protein sudah selesai. Sekarang etanol kita kejar. Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektar dengan tiga komoditas strategis. Insyaallah kita akan bangun pabriknya. Kita gerakan masif seluruh Indonesia," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin (21/9/2026).

Amran mengklaim sebanyak 44 bupati telah menyatakan dukungan terhadap program tersebut. Menurutnya, pemerintah akan memberikan dukungan awal berupa pengembangan lahan jagung seluas 1.000 hektare untuk masing-masing daerah yang mengikuti program.

"Untuk jagung, kami berikan bantuan bupati yang datang percobaan. Nanti kita lihat hasilnya 1.000 hektar satu bupati yang datang. Kita lihat jagungnya. Yang tanamannya bagus, produksinya tinggi, saya akan tambah di Januari, tambah luasan jagung. Begitu pula alat mesin pertanian kita berikan mensupport," katanya.

Amran mengungkapan pengembangan etanol sendiri ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penggunaan E50.

Ia memperkirakan penerapan E50 bersama B50 berpotensi menghemat devisa hingga US$30 miliar atau sekitar Rp500 triliun per tahun apabila seluruh target dapat terealisasi.

"Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan. Tidak impor solar kan sekarang? Insyaallah ke depan E50. Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50 dengan B50 itu US$30 miliar. Artinya kurang lebih Rp500 triliun per tahun kita hemat devisa kita," kata Amran.

Adapun anggaran mendukung produksi tersebut, pemerintah, kata Amran akan menggunakan skema pendanaan pembangunan dari BUMN sebesar 30 persen dan swasta 70 persen.

"Anggarannya mungkin 30 persen dari BUMN, 70 persen dari swasta. Dan pasti swasta mau, karena tanahnya disiapkan oleh negara," tandasnya.

(Taufik Fajar)