Target FLPP 350.000 Rumah Dikebut, Baru Terealisasi 45 Persen

JAKARTA - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengejar penyaluran 191.990 unit rumah untuk mencapai target Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 350.000 unit pada 2026.

Realisasi FLPP baru mencapai 158.010 unit dengan nilai Rp 19,66 triliun atau 45,15 persen dari target tahunan hingga 25 September 2026. 

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, penyaluran FLPP harus digenjot menjadi sekitar 65.000 unit per bulan pada Oktober-Desember 2026. 

"Jadi untuk mempercepat penyaluran, BP Tapera tengah mempersiapkan akad massal sekitar 71.000 unit rumah subsidi pada Desember 2026," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (27/9/2026).

Akad massal direncanakan berlangsung di Jawa Timur tersebut akan mencakup rumah tapak subsidi dan rumah susun subsidi. 

BP Tapera menghadapi tantangan penyaluran FLPP dari sisi penyediaan rumah maupun permintaan masyarakat.

Dari sisi penyediaan, kenaikan biaya pembangunan rumah dan harga lahan menjadi salah satu kendala. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Bangunan Tempat Tinggal mencapai 10,03 persen secara tahunan atau year on year (yoy) pada Agustus 2026. Sementara itu, inflasi kelompok konstruksi mencapai 9,52 persen yoy. 

Di sisi lain, batas harga rumah subsidi tapak belum mengalami penyesuaian sejak ketentuan harga yang ditetapkan pada 2024 dan masih dipertahankan pada 2026. 

BP Tapera menyatakan kondisi tersebut menekan margin pengembang dan berpotensi memengaruhi kecepatan penyediaan rumah subsidi. 

Selain persoalan biaya, pembangunan rumah subsidi juga menghadapi kendala perizinan, pemanfaatan tata ruang, sertifikasi lahan, penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta penyediaan infrastruktur dasar dan utilitas. Kendala itu melibatkan sejumlah pihak sehingga membutuhkan koordinasi lintas instansi.

Dari sisi permintaan, sebagian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) masih memiliki pinjaman konsumtif sehingga terkendala Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Lokasi rumah yang dinilai jauh dari pusat aktivitas juga menjadi pertimbangan masyarakat sebelum mengajukan KPR subsidi.

BP Tapera mencatat terdapat 49.830 calon debitur yang masih berada dalam proses subsidi checking, analisis kredit, penerbitan Surat Persetujuan Prinsip Pemberian Kredit (SP3K), proses trilogi, hingga akad kredit.

(Taufik Fajar)