Menteri Ara Sebut Pembangunan Rumah Harus Berdampak Langsung ke Masyarakat
JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah mempercepat pembangunan dan penyediaan rumah bagi masyarakat. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian PKP terus memperkuat ekosistem perumahan melalui pembangunan rumah, peningkatan kualitas hunian, subsidi, dan pembiayaan.
Komitmen tersebut tercermin dari sejumlah capaian sektor perumahan hingga semester I 2026. Program pemerintah tidak hanya diarahkan untuk menambah jumlah rumah, tetapi juga memastikan masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan akses terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan memiliki kepastian pembiayaan.
Salah satu program yang terus digenjot Kementerian PKP adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah. Hingga semester I 2026, program tersebut telah mencapai 88.635 unit, membantu masyarakat meningkatkan rumah yang sebelumnya belum memenuhi standar kelayakan.
Dari sisi kepemilikan, berbagai intervensi pemerintah juga mulai menunjukkan dampak terhadap penurunan backlog. Data terbaru menunjukkan jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri turun sekitar 350 ribu rumah tangga menjadi sekitar 9,29 juta rumah tangga pada 2026.
Perbaikan juga terlihat dari sisi kelayakhunian. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah layak huni meningkat menjadi 70,30 persen pada 2026, dibandingkan 68,40 persen pada 2025.
Bagi Kementerian PKP, capaian tersebut menjadi indikator bahwa pembangunan perumahan harus dilihat secara menyeluruh. Ukuran keberhasilan bukan semata jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga semakin banyak keluarga yang memperoleh rumah sendiri dan tinggal di hunian yang layak.
