Menteri Ara Sebut Pembangunan Rumah Harus Berdampak Langsung ke Masyarakat
“BPS ini adalah wasit dari kinerja kita. Harus adil dan punya indikator yang terukur. Saya percaya BPS punya metodologi yang benar dan integritas yang benar,” ujar Maruarar Sirait dikutip di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurut Maruarar, data BPS menjadi salah satu instrumen untuk melihat dampak berbagai program pemerintah di sektor perumahan. Namun, pekerjaan utama Kementerian PKP adalah memastikan pembangunan dan penyediaan rumah terus berjalan serta manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pesan saya kepada BPS, teruslah sampaikan yang benar, bukan yang enak didengar,” tegasnya.
Dari sisi pembiayaan, dukungan terhadap masyarakat juga terus diperluas. Hingga semester I 2026, realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 91.531 unit. Sementara Kredit Program Perumahan telah menjangkau 95.878 debitur dengan nilai pembiayaan sekitar Rp20,58 triliun.
Sepanjang 2025 hingga 2026, penerima program subsidi perumahan tercatat sekitar 371 ribu rumah tangga. Capaian tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan rumah berjalan beriringan dengan upaya pemerintah membuka akses pembiayaan agar masyarakat mampu memiliki hunian.
Penguatan ekosistem perumahan juga mencakup dukungan pemerintah daerah, perbankan, pengembang, dan sektor swasta. Pemerintah daerah turut berkontribusi melalui pembangunan perumahan yang bersumber dari APBD serta kemudahan perizinan bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan.
Maruarar menegaskan penyelesaian persoalan perumahan nasional tidak mungkin dilakukan oleh satu institusi. Karena itu, Kementerian PKP mendorong kerja bersama seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pembangunan perumahan, mulai dari penyediaan lahan, pembangunan, pembiayaan, hingga kepastian bagi masyarakat penerima manfaat.
“Tidak ada Superman, yang ada Superteam. Data yang dibagikan hari ini merupakan hasil kerja kita bersama. Ada bantuan dari banyak pihak, dari BPHTB dan PBG gratis dari pemerintah daerah, KPP, GWM Bank Indonesia, dan berbagai program lainnya. Jadi ini bukan pekerjaan satu kementerian saja,” kata Maruarar.
Menurutnya, semangat kolaborasi menjadi kunci untuk mempercepat pencapaian target pembangunan perumahan nasional. Kementerian PKP akan terus mengawal agar berbagai dukungan lintas sektor dapat diterjemahkan menjadi pembangunan rumah dan peningkatan kualitas hunian di lapangan.
Dengan pembangunan rumah, Bedah Rumah, subsidi, dan pembiayaan yang terus diperluas, Kementerian PKP berupaya memastikan kebijakan perumahan memberikan dampak nyata. Penurunan backlog dan meningkatnya akses terhadap rumah layak menjadi bagian dari hasil yang ingin terus diperkuat pemerintah.
Maruarar menegaskan, pembangunan perumahan pada akhirnya bukan sekadar persoalan angka, melainkan menyangkut kualitas kehidupan masyarakat. Karena itu, Kementerian PKP akan terus memperkuat pembangunan dan ekosistem perumahan agar semakin banyak keluarga Indonesia dapat memiliki rumah yang layak, aman, dan terjangkau.
(Taufik Fajar)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
