Soal Usulan Penjaminan Simpanan Koperasi, Ini Respons Ketua LPS

Mengenai batas nominal penjaminan maupun teknis pelaksanaannya, Anggito mengaku belum dapat merinci lebih jauh karena masih harus memetakan kategori koperasi serta jenis simpanan yang akan dicakup.

Anggito membedakan antara koperasi berskema open loop yang beroperasi di sektor jasa keuangan luas dan close loop yang hanya melayani anggota internal.

“Saya belum tahu, saya belum tahu mana yang bagian yang mau dijamin, simpanan yang mana, kan belum tahu. Kalau yang open loop kan sudah masuk dalam apa... dalam... apa, skemanya pengawasan OJK, nah itu... lebih mudah ya,” jelasnya.

Meski demikian, Anggito mengapresiasi tinggi wacana penjaminan ini sebagai stimulus untuk menguatkan industri perasuransian dan perkoperasian nasional.

“Kalau yang close loop nanti kita pelajari dulu. Pokoknya kami menyambut baiklah untuk peningkatan kemampuan... pengembangan perkoperasian di Indonesia ya. Kita antusias,” pungkas Anggito.

Wacana penjaminan simpanan koperasi oleh LPS sebelumnya dihembuskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Airlangga menilai perlu adanya perlindungan yang setara bagi masyarakat yang menempatkan dananya di koperasi agar sejajar dengan rasa aman saat menaruh deposito di perbankan. 

Menurut Airlangga, kerangka penjaminan tersebut sebetulnya sudah diamanatkan dalam regulasi dan tinggal membutuhkan aturan pelaksana (implementing regulation) yang konkret bersama DPR. Langkah ini dinilai penting guna meminimalkan risiko merugikan anggota sekaligus memperkuat kepercayaan publik. 

Di sisi lain, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengonfirmasi adanya kesepakatan dan titik temu awal untuk menghadirkan skema penjaminan simpanan oleh LPS. Ferry berharap implementasi aturan ini kelak mampu membangkitkan kembali keyakinan masyarakat dalam menyimpan dana serta memajukan ekosistem koperasi di tanah air.

(Taufik Fajar)