Menhub Sebut Produksi INKA Terbatas, Kebutuhan 8 Trainset KRL Belum Terpenuhi

Kondisi tersebut mendorong pemerintah membahas sejumlah alternatif pengadaan, mulai dari produksi KRL baru oleh INKA, impor KRL baru, hingga mendatangkan KRL bekas dari Jepang. Pembahasan melibatkan Kemenhub, Danantara Indonesia, BP BUMN, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan.

Sebelumnya, Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria sebelumnya mengatakan, rencana impor KRL baru maupun bekas masih dalam tahap kajian. Keputusan akan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat, sekaligus menyesuaikan kebutuhan armada dengan kemampuan produksi industri dalam negeri.

"Kita seimbangkan antara kebutuhannya dengan kapasitas produksinya INKA. Sisanya, itu yang akan kita lakukan alternatif," ujar Dony di Jakarta, Jumat (2/10).

Dony menegaskan, opsi impor KRL bekas dari Jepang bukan berarti pemerintah mengabaikan produksi lokal. Menurut dia, INKA masih menghadapi keterbatasan kapasitas produksi dan tengah menjalani proses transformasi.

Di sisi lain, kebutuhan penambahan armada terus meningkat seiring pertumbuhan pengguna KRL Jabodetabek. VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda menyampaikan, jumlah penumpang pada Januari-September 2026 mencapai 271,48 juta orang, meningkat 6,25 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Rata-rata volume penumpang pada hari kerja mencapai 1,09 juta orang per hari, atau 34,69 persen lebih tinggi dibandingkan rata-rata akhir pekan yang sekitar 811.600 orang per hari.

Karina mengatakan, KAI Commuter bersama KAI terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan untuk memenuhi kebutuhan sarana KRL, termasuk menyesuaikan kapasitas angkut dengan pengembangan infrastruktur perkeretaapian.

Dia menyebut, dari target pengadaan 35 trainset baru, sebanyak 18 trainset telah selesai diproduksi dan dioperasikan. Adapun 17 trainset sisanya ditargetkan selesai diproduksi dan beroperasi secara bertahap hingga 2028.

KAI Commuter juga terus berkoordinasi dengan pemerintah dan industri dalam negeri untuk memastikan ketersediaan tambahan kapasitas angkut mulai 2027, seiring tren kenaikan jumlah pengguna Commuter Line Jabodetabek.

(Taufik Fajar)