Potensi Biomassa di RI 83,4 Juta Ton, Pengembangan Biohidrogen Didorong

JAKARTA - Pengembangan biohidrogen berbasis biomassa dijajaki sebagai alternatif energi rendah karbon dengan memanfaatkan potensi sumber daya biomassa Indonesia yang diperkirakan mencapai 83,4 juta ton per tahun. Hal ini sebagai bagian dari strategi diversifikasi energi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya domestik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan impor.

Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir mengatakan, Indonesia memiliki beragam sumber biomassa yang berpotensi dikembangkan sebagai bahan baku biohidrogen, mulai dari residu pertanian, limbah kayu, sekam padi hingga limbah agroindustri. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya PLN EPI membangun ekosistem bioenergi yang terintegrasi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di dalam negeri.

“Jadi, kita bikin ekosistem biomassa, ekosistem CBG, ekosistem hidrogen, untuk memanfaatkan energi kita secara domestik dan mengurangi ketergantungan impor dan fosil,” ujar Hokkop di Jakarta, Jumat (23/10/2026).

Berdasarkan pemetaan PLN EPI, potensi sumber daya biomassa Indonesia diperkirakan mencapai 83,4 juta ton per tahun. Potensi terbesar berada di Sumatera sekitar 42,8 juta ton, disusul Kalimantan 18,9 juta ton dan Jawa 13,1 juta ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 60,6 juta ton diperkirakan belum dimanfaatkan.

Hokkop menegaskan angka tersebut masih bersifat indikatif karena belum sepenuhnya memperhitungkan aspek teknis, keekonomian, aksesibilitas, serta kesiapan rantai pasok. Karena itu, pemetaan lebih lanjut diperlukan untuk menentukan potensi biomassa yang secara teknis dan ekonomis dapat dikembangkan.

Potensi tersebut membuka peluang pemanfaatan biomassa yang lebih luas. Selain digunakan untuk program cofiring di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), PLN EPI mengembangkan portofolio bioenergi melalui produk bernilai tambah seperti biochar, syngas, Compressed Biomethane Gas (CBG), pengelolaan sampah, hingga biohidrogen.

Dalam pengembangan biohidrogen, biomassa dapat dikonversi melalui proses gasifikasi untuk menghasilkan syngas. Gas tersebut kemudian melalui proses pemurnian untuk menghasilkan hidrogen dengan tingkat kemurnian tinggi yang berpotensi dimanfaatkan untuk kebutuhan industri maupun sebagai bagian dari rantai pasok energi rendah karbon.

Meski memiliki potensi besar, Hokkop menilai pengembangan biohidrogen tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan bahan baku dan teknologi. Kepastian regulasi, keekonomian, investasi, dan terbentuknya pasar menjadi faktor penting agar pengembangan biohidrogen dapat berkembang menuju skala komersial.

Ia mencontohkan pengembangan biomassa untuk program cofiring yang telah memiliki dukungan kebijakan dan mekanisme harga sehingga memberikan kepastian bagi pelaku usaha untuk membangun rantai pasok. Sementara itu, pengembangan CBG dan hidrogen masih membutuhkan penguatan kerangka regulasi dan model bisnis.

“Jadi pekerjaan rumah terbesar kalau kita ingin mengembangkan pemanfaatan biohidrogen adalah memastikan adanya dasar hukum. Saat ini, regulasi untuk pengembangannya masih perlu didorong,” kata Hokkop.