Kembali ke Suahasil, kata dia, di samping memperhitungkan beban imbal hasil, gejolak volatilitas pasar eksternal patut dinilai menjadi variabel penting yang menentukan keberhasilan emisi surat utang. Pemerintah daerah diingatkan untuk tidak memaksakan diri masuk ke pasar ketika persepsi risiko investor internasional masih belum kondusif.
"Penerbitan obligasi tentu harus dilihat terus dengan kondisi yang sedang terjadi karena saat ini globalnya lagi tidak bagus. Pilihannya tetap ada di masing-masing, tetapi kondisi global seperti apa yang sedang dihadapi harus dipertimbangkan," tutur Suahasil.
Untuk menjaga ruang fiskal daerah tetap aman, kementerian membuka ruang penyediaan alternatif pendanaan pembangunan di luar penerbitan obligasi mandiri. Pemerintah pusat pun mulai mengintensifkan dialog berkala dengan pemerintah daerah untuk menyelaraskan skema pembiayaan proyek strategis melalui kas negara.
"Kita munculkan berbagai opsi dari APBN sehingga komunikasi dengan Pemda DKI sudah mulai berjalan untuk proyek belanja maupun pembiayaan seperti penerusan MRT. Skema pembicaraan seperti ini terus kita lakukan dengan seluruh pemda di Indonesia," urai Suahasil.
(Taufik Fajar)