Jual Beras di Atas HET, Pedagang Terancam Pidana 7 Tahun dan Denda Rp1,5 Miliar

JAKARTA – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengancam akan mencabut izin usaha hingga menjatuhkan sanksi pidana kepada pedagang beras yang menjual produknya di atas harga eceran tertinggi (HET). Pelanggaran tersebut dapat dikenai pidana maksimal tujuh tahun dan denda hingga Rp1,5 miliar.

Amran meminta pedagang yang masih menjual beras di atas HET segera menyesuaikan harga dengan ketentuan pemerintah. Dia menegaskan tidak boleh ada pelaku usaha yang menetapkan harga secara sepihak, termasuk untuk beras premium.

"Yang menjual di atas HET, kami minta turunkan harga. Enggak boleh melanggar HET, yang premium ada lagi yang main-main. Sebelum bapak ditindak, turunkan harga sesuai regulasi pemerintah, jangan bapak seenaknya," kata Amran dalam konferensi pers, Minggu (8/11/2026).

Dia menjelaskan, pemerintah menetapkan HET untuk menjaga keterjangkauan harga beras bagi konsumen. Sementara itu, harga pembelian pemerintah (HPP) berfungsi melindungi kesejahteraan petani. Karena itu, pelaku usaha harus mematuhi kedua ketentuan tersebut agar tidak mengambil keuntungan secara berlebihan.

Menurut Amran, beras merupakan komoditas pangan strategis yang mendapat dukungan subsidi pemerintah hingga Rp160 triliun. Subsidi tersebut bertujuan menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

"Kenapa? Beras disubsidi, ini barang subsidi. Rp160 triliun subsidinya. Apa artinya? Ini untuk menjaga pangan strategis kita, pangan masyarakat. Sehingga pemerintah subsidi 160 triliun, jangan mengambil keuntungan semena-mena di sana. Enggak boleh. Makanya ada HET, ada HPP," jelasnya.

Amran menegaskan, pemerintah akan menjatuhkan sanksi kepada pedagang yang tetap menjual beras di atas HET. Sanksi tersebut meliputi pencabutan izin usaha, pidana penjara maksimal tujuh tahun, serta denda hingga Rp1,5 miliar.

"Yang pertama tindakannya cabut izin, yang kedua bisa pidana 7 tahun, ya 7 tahun maksimal, dan denda Rp1,5 miliar. Enggak boleh. Mulai hari ini enggak boleh mempermainkan. Ini dunia lagi memprihatinkan untuk pangan," ucapnya.

Dia juga meminta seluruh pelaku usaha pangan, baik skala besar maupun menengah, menghentikan praktik perdagangan yang merugikan masyarakat. Menurut Amran, pangan merupakan kebutuhan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga tidak boleh dipermainkan.

"Tolong berhentilah mempermainkan pangan karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu adalah strategis. Itu tidak boleh dipermainkan, karena itu vital. Jadi tolong juga para pengusaha besar, menengah, jangan mempermainkan ini," tegasnya.

(Feby Novalius)