Penerimaan Bea dan Cukai Tembus Rp267,2 Triliun hingga Akhir Oktober

JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai hingga akhir Oktober 2026 telah mencapai Rp267,2 triliun.

Capaian tersebut setara dengan 79,5 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp336 triliun, serta mencatatkan pertumbuhan 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Kepabeanan dan cukai sudah terkumpul Rp 267,2 triliun," kata Suahasil saat konferensi pers APBN KiTa, Jumat (13/11/2026).

Sebagian besar penerimaan tersebut ditopang oleh setoran cukai yang mencapai Rp185,8 triliun atau berkontribusi sebesar 69,5 persen terhadap total penerimaan kepabeanan dan cukai.

Realisasi cukai tercatat naik 0,9 persen secara tahunan tanpa adanya kebijakan penyesuaian tarif, melainkan terdorong secara alamiah oleh naiknya volume produksi hasil tembakau legal di dalam negeri.

"Karena tidak ada peningkatan tarif cukai tahun ini, sehingga tumbuh alamiah akibat peningkatan dari produksi hasil tembakau, rokok utamanya," jelas Suahasil.

Sementara itu, komponen bea masuk terealisasi sebesar Rp46,9 triliun atau tumbuh 14,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kinerja ini didorong oleh meningkatnya impor bahan baku, barang modal, dan barang konsumsi sejalan dengan naiknya permintaan domestik serta aktivitas ekonomi nasional.

Adapun pos bea keluar membukukan realisasi sebesar Rp34,5 triliun atau melesat 43,4 persen secara tahunan.

Lonjakan bea keluar tersebut ditopang oleh kenaikan harga komoditas global serta volume ekspor minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) beserta produk turunannya yang sejalan dengan penguatan program hilirisasi.

Di samping kinerja penerimaan, Suahasil menyoroti intensitas pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di seluruh wilayah Indonesia sepanjang 2026 guna melindungi industri dalam negeri serta masyarakat.

Hingga Oktober 2026, aparat Bea dan Cukai telah mengamankan sebanyak 1,7 miliar batang rokok ilegal melalui 17.108 kali operasi penindakan.

Angka temuan barang kena cukai ilegal tersebut mencatatkan lonjakan sebesar 80 persen dibandingkan realisasi penindakan pada tahun lalu.

Suahasil menegaskan bahwa pemberantasan peredaran rokok ilegal merupakan langkah krusial untuk menjaga keadilan berusaha bagi pelaku industri hasil tembakau yang patuh membayar cukai kepada negara.

Dengan pengawasan yang ketat, pemerintah memastikan iklim usaha tetap sehat dan potensi kebocoran penerimaan negara dapat ditekan secara maksimal.

(Taufik Fajar)