Menko Airlangga Tekankan Peran DSI Kawal Devisa Hasil Ekspor

Ketentuan DHE terbaru juga menetapkan tujuh negara dan kawasan yang memenuhi syarat, yakni Amerika Serikat, Kanada, Tiongkok termasuk Hong Kong, dan Australia, dengan penambahan Korea Selatan, Jepang, serta Uni Eropa. Kelayakan akses berlaku bagi perusahaan pertambangan Indonesia yang memiliki sekurang-kurangnya satu pemegang saham dari daftar negara tersebut dengan porsi kepemilikan minimal 10 persen.

"Kebijakan devisa hasil ekspor yang baru mengizinkan eksportir pertambangan yang memenuhi syarat untuk menyimpan minimal 30 persen devisa hasil ekspor selama paling sedikit tiga bulan di bank devisa yang ditunjuk di Indonesia, termasuk bank non-BUMN," ucap Airlangga.

Untuk menampung penempatan dana itu, jumlah bank penyalur ditambah menjadi total 16 institusi yang terdiri atas lima bank BUMN dan 11 bank bukan milik negara (non-BUMN). Deretan bank non-BUMN yang telah ditunjuk antara lain mencakup Standard Chartered, Deutsche Bank, MUFG, HSBC, ICBC, J.P. Morgan, Citibank, dan OCBC NISP.

"Revisi yang diusulkan mencakup cakupan badan usaha yang lebih luas serta pengakuan kepemilikan tidak langsung melalui pemilik manfaat akhir atau Ultimate Beneficial Owner (UBO)," kata Airlangga.

(Dani Jumadil Akhir)