Pencairan Restitusi Pajak Tembus Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026

Rata-rata pencairannya meningkat 55,8 persen menjadi Rp363,27 miliar per bulan pada September–Oktober 2026, dibandingkan rata-rata Rp233,21 miliar pada periode Mei–Agustus 2026.

Bimo menambahkan bahwa sisa permohonan restitusi sektor tersebut yang akan diselesaikan pencairannya pada November–Desember 2026 tercatat sebesar Rp418 miliar.

Kebijakan percepatan ini diarahkan untuk menjaga likuiditas pelaku usaha, memastikan keberlangsungan produksi, serta menopang penyerapan tenaga kerja, dengan tetap menerapkan audit berbasis manajemen risiko.

"Kami mengapresiasi permohonan dan juga khususnya dukungan terhadap sektor padat karya dan UMKM, semua restitusi dilakukan audit sesuai dengan manajemen risiko untuk menjaga akuntabilitas dan integritas dari sistem perpajakan kami," ujarnya.

"Mudah-mudahan dengan percepatan ini, pelaku usaha bisa terdukung kegiatan-kegiatan ekonominya," tambah Bimo.

Kebijakan percepatan pencairan ini sejalan dengan arahan Menteri Keuangan Suahasil Nazara, yang sebelumnya menaruh perhatian besar terhadap pengelolaan restitusi agar proses pengembalian pajak tidak menghambat kebutuhan arus kas (cashflow) dunia usaha.

"Ada restitusi, tapi untuk restitusi di sektor yang butuh cashflow, saya sudah pesan segera dibayarkan," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (9/10/2026).

Suahasil juga menegaskan komitmen pemerintah untuk melonggarkan tata kelola manajemen restitusi pajak guna mendukung kelancaran likuiditas sektor riil, yang kini telah mulai diimplementasikan oleh jajaran DJP.

"Manajemen restitusi akan segera kita longgarkan. Dan DJP sudah mulai longgarkan ini," katanya.

(Taufik Fajar)