Pemerintah Siapkan Sisa Tambahan Anggaran Rp10 Triliun untuk BPJS Kesehatan di November 2026

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan tengah menyiapkan pencairan sisa tambahan anggaran sebesar Rp10 triliun untuk BPJS Kesehatan pada November 2026. Penyaluran tahap lanjutan ini akan direalisasikan setelah pemerintah merampungkan evaluasi atas penggunaan dana tahap pertama serta meninjau tingkat ketahanan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Sudarto menjelaskan bahwa pada tahun anggaran 2026, pemerintah mengalokasikan dana tambahan sebesar Rp20 triliun bagi BPJS Kesehatan. Dari total alokasi tersebut, separuhnya atau sebesar Rp10 triliun telah lebih dulu disalurkan pada Oktober 2026.

Sebelum mencairkan sisa dana yang ada, Kemenkeu melakukan peninjauan menyeluruh, tidak hanya memeriksa realisasi penggunaan anggaran sebelumnya, tetapi juga mengukur kemampuan dana asli JKN dalam menopang keberlanjutan program.

"Pemerintah menyalurkan dana ke BPJS Kesehatan. Rencana tahun ini adalah 20 triliun, di mana Rp10 triliunnya sudah disalurkan dari bulan Oktober yang lalu. Kemudian sisanya rencananya akan disalurkan setelah kita melakukan evaluasi terhadap penggunaan dan juga ketahanan dana JKN. Harapannya nanti akan disiapkan pada November ini," ujar Sudarto dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (13/11/2026).

Sudarto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menjaga stabilitas pembiayaan JKN agar perlindungan layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat tetap terjamin.

"Pemerintah akan terus menjaga keberlanjutan termasuk ketahanan dana program JKN. Karena manfaatnya sangat-sangat luar biasa untuk layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia," tambahnya.

Di luar tambahan suntikan dana Rp20 triliun tersebut, pagu anggaran khusus program JKN pada 2026 tercatat mencapai Rp82,3 triliun.

Sementara itu, keseluruhan anggaran fungsi kesehatan yang dialokasikan pemerintah pada tahun ini menyentuh angka Rp247,3 triliun.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Luky Alfirman mengatakan bahwa besarnya alokasi anggaran kesehatan tersebut turut diarahkan untuk memperkuat penyelenggaraan JKN.

Berdasarkan data pemerintah hingga September 2026, cakupan kepesertaan JKN telah menjangkau 284,7 juta jiwa atau setara dengan lebih dari 98 persen total penduduk Indonesia.

Perluasan jaminan kesehatan tersebut berdampak langsung pada menurunnya beban biaya pengobatan yang harus dikeluarkan secara mandiri oleh masyarakat.

Luky mencatat porsi pengeluaran kesehatan yang ditanggung langsung oleh rumah tangga (out-of-pocket) berhasil ditekan dari 43,7 persen pada 2014 menjadi 28,3 persen pada 2024.

"Ini merupakan capaian yang sangat besar dalam memperluas perlindungan kesehatan masyarakat. Dampaknya juga terlihat pada struktur pembiayaan kesehatan nasional. Artinya, negara semakin hadir dalam melindungi masyarakat dari beban finansial akibat penyakit," ujar Luky dalam keterangan tertulis di Jakarta.

(Taufik Fajar)