Berdasarkan ketentuan tersebut, upah pekerja yang belum dibayarkan harus didahulukan dari pembayaran kepada seluruh kreditur, termasuk kreditur pemegang hak jaminan kebendaan atau kreditur separatis.
Kreditur separatis merupakan pihak yang memiliki jaminan kebendaan atas aset perusahaan, seperti pemegang hak tanggungan, gadai, hipotek, maupun jaminan fidusia.
Sementara itu, pembayaran hak pekerja lainnya, termasuk pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, juga didahulukan dari kreditur lainnya. Namun, pembayaran hak tersebut berada di bawah kreditur pemegang hak jaminan kebendaan.
"Tetapi kalau untuk upah yang terutang, kedudukannya lebih tinggi daripada hak kreditur separatis, termasuk bank yang memegang jaminan kebendaan," lanjut Indah.
Dengan demikian, terdapat dua tingkatan prioritas dalam pembayaran hak pekerja ketika perusahaan dinyatakan pailit. Upah yang tertunggak harus dibayarkan lebih dahulu dari seluruh kreditur, sedangkan hak pekerja lainnya didahulukan dari kreditur selain pemegang jaminan kebendaan.
(Feby Novalius)