Perusahaan Pailit, Gaji Buruh Wajib Didahulukan dari Utang ke Bank

JAKARTA – Gaji pekerja atau buruh yang belum dibayarkan wajib menjadi prioritas pelunasan ketika perusahaan dinyatakan pailit oleh pengadilan. Pembayaran upah tersebut bahkan harus didahulukan dibandingkan kewajiban perusahaan kepada seluruh kreditur, termasuk bank yang memegang jaminan kebendaan.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa pekerja memiliki kedudukan khusus dalam urutan pembayaran utang perusahaan yang dinyatakan pailit.

Dalam proses kepailitan, kurator bertugas mengelola dan membereskan harta perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada para kreditur. Dari hasil pemberesan tersebut, upah pekerja yang belum dibayarkan harus diprioritaskan sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Dalam hukum kepailitan Indonesia, hak-hak pekerja/buruh memiliki kedudukan istimewa (preferen) dalam pembayaran utang perusahaan yang dinyatakan pailit," ujar Indah saat dihubungi MNC Portal, Minggu (15/11/2026).

Indah menjelaskan, terdapat perbedaan urutan prioritas pembayaran antara upah yang tertunggak dan hak pekerja lainnya. Upah yang belum dibayarkan memiliki prioritas tertinggi, sedangkan hak lainnya, seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, memiliki urutan pembayaran yang berbeda.

"Perlu dibedakan antara upah pekerja yang belum dibayar dan hak pekerja lainnya, seperti pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Keduanya memiliki urutan prioritas yang berbeda," kata Indah.

Dia menjelaskan, ketentuan mengenai prioritas pembayaran hak pekerja tersebut diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan ketentuan tersebut, upah pekerja yang belum dibayarkan harus didahulukan dari pembayaran kepada seluruh kreditur, termasuk kreditur pemegang hak jaminan kebendaan atau kreditur separatis.

Kreditur separatis merupakan pihak yang memiliki jaminan kebendaan atas aset perusahaan, seperti pemegang hak tanggungan, gadai, hipotek, maupun jaminan fidusia.

Sementara itu, pembayaran hak pekerja lainnya, termasuk pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, juga didahulukan dari kreditur lainnya. Namun, pembayaran hak tersebut berada di bawah kreditur pemegang hak jaminan kebendaan.

"Tetapi kalau untuk upah yang terutang, kedudukannya lebih tinggi daripada hak kreditur separatis, termasuk bank yang memegang jaminan kebendaan," lanjut Indah.

Dengan demikian, terdapat dua tingkatan prioritas dalam pembayaran hak pekerja ketika perusahaan dinyatakan pailit. Upah yang tertunggak harus dibayarkan lebih dahulu dari seluruh kreditur, sedangkan hak pekerja lainnya didahulukan dari kreditur selain pemegang jaminan kebendaan.

(Feby Novalius)