"Kebijakan ini harus dinilai bukan hanya dari potensi pendapatan asli daerah, tapi juga dampaknya terhadap daya saing destinasi serta manfaat bagi masyarakat dan lingkungan," kata Nufransa.
Apabila Bali dijadikan rujukan, otoritas fiskal menekankan daerah tersebut memiliki payung hukum khusus berupa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023. Sebelum mengadopsi skema serupa di NTB dan NTT, pemerintah perlu mengkaji profil wisatawan, sensitivitas terhadap biaya tambahan, efektivitas pemungutan, biaya administrasi, serta penggunaan penerimaannya.
"Jika NTB dan NTT mengusulkan kebijakan serupa, pengalaman Bali bisa menjadi referensi, tapi tidak dapat direplikasi secara otomatis karena memiliki karakteristik destinasi, aksesibilitas, pintu masuk, dan pola perjalanan yang berbeda," tutur Nufransa.
Nufransa melihat kinerja fiskal daerah, PAD maupun pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) di kedua provinsi sebenarnya menunjukkan perkembangan, kendati ketergantungan terhadap transfer ke daerah serta konsentrasi penerimaan di wilayah tertentu masih menjadi tantangan. Potensi sektor pertanian, perikanan, perdagangan, konstruksi, pertambangan, dan pariwisata pun perlu diikuti penguatan basis pajak sesuai dengan kewenangan.
"Prioritas kami adalah bagaimana mengoptimalisasi basis penerimaan yang sudah ada melalui pemutakhiran data, kepatuhan, digitalisasi, dan penguatan administrasi, bukan semata-mata menambah objek pungutan dari pariwisata," urai Nufransa.
(Taufik Fajar)