JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak melemah 16 poin atau 0,09 persen menjadi Rp18.284 per dolar AS tadi pagi. Rupiah semakin mendekati level Rp18.300 per dolar AS di tengah tekanan sejumlah sentimen pasar domestik.
Pelemahan mata uang Rupiah terjadi seiring pergerakan bervariasi mata uang kawasan Asia terhadap dolar AS, di mana yuan China turun 0,01 persen, dolar Singapura melemah 0,06 persen, yen Jepang terkoreksi 0,01 persen, dan won Korea Selatan merosot 0,28 persen, sedangkan peso Filipina naik 0,01 persen, ringgit Malaysia menguat 0,04 persen, serta dolar Hong Kong bertambah 0,01 persen.
Pada kelompok mata uang utama negara maju, euro Eropa turun 0,06 persen, poundsterling Inggris melemah 0,07 persen, dan franc Swiss terkoreksi 0,11 persen, sementara dolar Australia menguat 0,03 persen dan dolar Kanada naik 0,13 persen.
Pengamat ekonomi, mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi memandang pergerakan Rupiah pada awal perdagangan hari ini dipicu oleh kegelisahan pelaku pasar terhadap dinamika dalam negeri. Pernyataan Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengenai perlunya dukungan masyarakat untuk menutup kekurangan penerimaan pajak pun menimbulkan pertanyaan apakah target pendapatan negara tahun ini bisa tercapai.
"Pasar masih dibayangi dua kekhawatiran, yaitu ketidakpastian politik setelah mundurnya Wakil Presiden dan kondisi fiskal pemerintah," ujar Ibrahim dalam analisisnya, Selasa (17/11/2026).
Tekanan pada sisi anggaran tecermin dari membesarnya beban bunga utang dalam struktur APBN setelah realisasi pembayaran bunga utang pemerintah mencapai Rp494 triliun hingga 31 Oktober 2026 atau setara 21,08 persen dari total belanja pemerintah pusat yang berarti sekitar Rp21 dari setiap Rp100 belanja pusat habis hanya untuk membayar bunga utang.
Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius sebab pembayaran bunga utang merupakan kewajiban pengeluaran yang harus dipenuhi pemerintah setiap tahun.
"Semakin besar beban bunga, semakin terbatas ruang fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi, dan program sosial lainnya," kata Ibrahim.