BALI – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong agar dana cadangan pesangon dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dikategorikan sebagai dana pensiun dan dikelola oleh lembaga penyelenggara program pensiun. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pengelolaan dana berjalan secara profesional, terarah dan memiliki tata kelola yang jelas.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono menjelaskan, dana cadangan pesangon memiliki karakteristik berbeda dari dana perusahaan pada umumnya. Karena itu, pengelolaannya perlu ditempatkan dalam kerangka penyelenggaraan dana pensiun.
“Bagi kami, dana cadangan sebaiknya masuk dalam kelompok dana pensiun. Pengelolanya adalah penyelenggara program pensiun, baik Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) maupun lembaga khusus yang dibentuk untuk menghimpun dan mengelola dana cadangan pensiun,” ujar Ogi di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Hal terpenting dalam pengelolaan dana tersebut, kata Ogi, memastikan dana cadangan pesangon tetap memiliki karakter sebagai dana pensiun, bukan diperlakukan seperti dana perusahaan biasa.
OJK, lanjutnya, terbuka terhadap berbagai bentuk kelembagaan yang akan ditetapkan pemerintah. Namun, OJK berpandangan bahwa penyelenggaraan dana pensiun merupakan pendekatan yang tepat untuk mengelola dana cadangan tersebut.