Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan ketentuan tersebut masih membutuhkan peraturan pelaksanaan. Karena itu, pemerintah belum memutuskan mekanisme pengelolaan maupun lembaga yang akan ditunjuk.
Kemnaker juga membantah informasi yang menyebutkan pengusaha wajib menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh sebelumnya mengusulkan Danantara sebagai salah satu opsi pengelola dana cadangan pesangon. Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal menyebutkan terdapat tiga alternatif, yakni BPJS Ketenagakerjaan, Danantara, atau pembentukan lembaga khusus.
(Feby Novalius)