Heboh Dana Cadangan Pesangon, OJK Usul Dikelola Penyelenggara Dana Pensiun

Feby Novalius, Jurnalis
Selasa 17 November 2026 16:42 WIB
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong agar dana cadangan pesangon dikategorikan sebagai dana pensiun. (Foto: Okezone.com/OJK)
Share :

BALI – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong agar dana cadangan pesangon dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dikategorikan sebagai dana pensiun dan dikelola oleh lembaga penyelenggara program pensiun. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pengelolaan dana berjalan secara profesional, terarah dan memiliki tata kelola yang jelas.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono menjelaskan, dana cadangan pesangon memiliki karakteristik berbeda dari dana perusahaan pada umumnya. Karena itu, pengelolaannya perlu ditempatkan dalam kerangka penyelenggaraan dana pensiun.

“Bagi kami, dana cadangan sebaiknya masuk dalam kelompok dana pensiun. Pengelolanya adalah penyelenggara program pensiun, baik Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) maupun lembaga khusus yang dibentuk untuk menghimpun dan mengelola dana cadangan pensiun,” ujar Ogi di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Hal terpenting dalam pengelolaan dana tersebut, kata Ogi, memastikan dana cadangan pesangon tetap memiliki karakter sebagai dana pensiun, bukan diperlakukan seperti dana perusahaan biasa.

OJK, lanjutnya, terbuka terhadap berbagai bentuk kelembagaan yang akan ditetapkan pemerintah. Namun, OJK berpandangan bahwa penyelenggaraan dana pensiun merupakan pendekatan yang tepat untuk mengelola dana cadangan tersebut.

“Kami tetap berpandangan bahwa dana cadangan itu dikategorikan sebagai dana pensiun. Kami terbuka terhadap berbagai opsi, tetapi jika memungkinkan, pengelolaannya dilakukan oleh penyelenggara dana pensiun,” katanya.

Ogi menambahkan, pengembangan dana cadangan pesangon juga dapat menjadi bagian dari upaya memperbesar industri dana pensiun nasional. Pasalnya, aset dana pensiun di Indonesia saat ini masih relatif kecil dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB).

Dia menyebutkan, pemerintah telah menetapkan target peningkatan aset dana pensiun hingga 60 persen dari PDB dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Sementara itu, posisi aset dana pensiun saat ini baru sekitar 8 persen dari PDB.

Menurut Ogi, pencapaian target tersebut membutuhkan pengembangan produk-produk dana pensiun baru agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk mempersiapkan masa pensiun.

Kemnaker Belum Tetapkan Pengelola

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan ketentuan tersebut masih membutuhkan peraturan pelaksanaan. Karena itu, pemerintah belum memutuskan mekanisme pengelolaan maupun lembaga yang akan ditunjuk.

Kemnaker juga membantah informasi yang menyebutkan pengusaha wajib menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh sebelumnya mengusulkan Danantara sebagai salah satu opsi pengelola dana cadangan pesangon. Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal menyebutkan terdapat tiga alternatif, yakni BPJS Ketenagakerjaan, Danantara, atau pembentukan lembaga khusus.

(Feby Novalius)

Halaman:
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita Finance lainnya